Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Kasus Penyuapan

Penyuap Bupati Talaud Dieksekusi ke LP Tangerang

Penyuap Bupati Talaud Dieksekusi ke LP Tangerang

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo (BHK). Bernard merupakan terpidana penyuap Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) periode 2014-2019, Sri Wahyuni Maria Manalo (SWM) terkait pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran (TA) 2019.


“Eksekusi dilakukan ke LP Kelas I Tangerang pada Rabu, 9 Oktober 2019 untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (10/10).


Diketahui, Bernard terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menyuap Bupati Talaud, Sri Wahyuni. Untuk itu, dia divonis 1 tahun 6 bulan penjara ditambah denda 100 juta rupiah dengan subsider tiga bulan kurungan penjara.


Bernard terbukti menyuap bupati dengan total sekitar 591 juta rupiah. Dengan rincian uang dan barang yakni uang 100 juta rupiah, satu unit telepon genggam merek Thuraya beserta pulsa senilai 28 juta rupiah, tas tangan merek Channel senilai 97,36 juta rupiah, tas tangan merek Balenciaga senilai 32,995 juta rupiah.


Kemudian, jam tangan merek Rolex senilai 224,5 juta rupiah, cincin merek Adelle senilai 76,925 juta rupiah, dan anting merek Adelle senilai 32,075 juta rupiah sehingga totalnya mencapai sekitar 591 juta rupiah. Tujuan pemberian hadiah tersebut agar bupati membantu memenangkan perusahaan yang dipergunakan Bernard dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo Tahun Anggaran 2019.


Bernard terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan Bupati Sri Wahyuni saat ini masih dalam proses pemeriksaan penyidik KPK.


Dalam kasus ini, Sri Wahyuni melalui tim sukses sekaligus orang kepercayaan Bupati, Benhur Lalenoh (BNL) yang turut menjadi tersangka meminta fee proyek sebesar 10 persen dalam bentuk barang-barang mewah seperti sejumlah tas dan jam tangan dengan total nilai 463,8 juta rupiah. Tidak tanggung-tanggung, Sri Wahyuni juga meminta agar tas yang diberikan tidak sama dengan tas yang sudah dimiliki oleh seorang pejabat perempuan lain di daerahnya.


Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ola/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment