Penyuap Bupati Bengkayang Dituntut 2,5 Tahun | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Sidang Penyua

Penyuap Bupati Bengkayang Dituntut 2,5 Tahun

Penyuap Bupati Bengkayang Dituntut 2,5 Tahun

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pengusaha Nely Margaretha dituntut 2,5 tahun penjara ditambah denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Tuntutan disampai­kan karena Nely dinilai terbukti menyuap Bupati Bengkayang periode 2016-2021, Suryadman Gidot sebesar 60 juta rupiah.

“Menyatakan terdakwa Nely Margaretha telah bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ko­rupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuh­kan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan ditambah denda 100 juta rupiah sub­sider 3 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Eva Yustisiana, di Penga­dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/2).

Menurut jaksa Eva, Nely di­nilai terbukti memberikan uang sejumlah 60 juta rupiah kepada Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang periode 2016-2021 melalui Aleksius selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Beng­kayang. Suap diberikan dengan tujuan agar Suryadman Gidot melalui Aleksius memberikan paket pekerjaan pengadaan langsung (PL) pada Dinas PUPR Bengkayang.

Berlaku Sopan

Hal yang memberatkan, tam­bah jaksa Eva, terdakwa tidak mendukung program pemerin­tah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui terus terang perbua­tannya. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan be­lum pernah dihukum.

Tuntutan itu berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana di­ubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Nely dijadwal­kan membacakan nota pledoi pada pekan depan.

Dalam perkara ini, tam­bah jaksa Eva, Aleksius meng­hubungi beberapa kontraktor atau pengusaha untuk mena­warkan sejumlah paket peker­jaan PL Dinas PUPR TA 2019 dengan kompensasi fee sebesar 10 persen dari nilai paket pe­kerjaan yang akan diberikan ke­pada Suryadman Gidot.

Suryadman, tambah jaksa Eva, memang meminta kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pen­didikan Agustinus Yan untuk menyiapkan uang masing-ma­sing sejumlah 500 juta rupiah yang berasal dari fee paket-paket pekerjaan paling lambat 3 September 2019 karena akan digunakan untuk pengurusan kasus bantuan keuangan di Ba­dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkay­ang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Barat. ola/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment