Penyerapan Anggaran Baru Capai 67,5 Persen | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 15 2020
No Comments
Penggunaan Anggaran l Penyerapan Rendah Dipicu Faktor Psikologis

Penyerapan Anggaran Baru Capai 67,5 Persen

Penyerapan Anggaran Baru Capai 67,5 Persen

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Ketidaktegasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam mengisi kekosongan jabatan pada eselon 3 dan 4 menjadi penyebab penyerapan anggaran.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meraih puluhan penghargaan bergengsi atas kinerjanya. Namun, sejumlah pihak melihat terjadi kemerosotan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Faktanya, tingkat serapan anggaran minim pada tahun 2018.

“Zaman Ahok saja paling kecil 69 persen. Sekarang, tanggal 17 Desember penyerapan anggaran baru 67,5 persen. Padahal tanggal 15 Desember kemarin seharusnya sudah tutup buku,” ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di Jakarta, Senin (17/12).

Dia menduga, rendahnya penyerapan anggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta karena keterlambatan pembayaran pengerjaan beberapa proyek besar. Terlebih, ungkapnya, eksekutor untuk pengerjaan proyek itu masih belum diisi pejabat definitif.

“Salah satu faktornya akibat dari kosongnya kursi eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari informasi yang saya terima, ada 300 jabatan eselon 3 dan 4 yang tidak ditempati. Padahal, yang selalu menjadi kuasa pengguna anggaran itu kan biasanya eselon 3. Pejabat pembuat komitmen juga eselon 3,” kata Amir.

Imbasnya, lanjut Amir, beberapa pelaksanaan monitoring pekerjaan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selalu terhambat. Amir menyayangkan adanya ketidaktegasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam mengisi kekosongan jabatan pada eselon 3 dan 4 ini.

“Kan untuk eselon 3 dan 4 ini tidak perlu rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kecuali untuk eselon 2. Yang jadi persoalan, kenapa pengisian jabatan ini sangat lambat. Dan sampai sekarang belum ada penjelasan apapun dari Anies,” ungkapnya.

Faktor lainnya, kata Amir, rendahnya penyerapan anggaran itu dikarenakan faktor psikologis. Sebab, tidak sedikit ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menantikan perombakan pejabat yang dinilai loyal pada Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tapi tak kunjung dilakukan oleh Anies.

Tingkat Penyerapam

Dia meyakini, penyerapan anggaran tahun ini tidak bisa melebihi penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Terlebih, beberapa proyek pekerjaan masih belum tuntas hingga pertengahan Desember.

Seperti pekerjaan sheet pile Kali Sentiong, lalu pembangunan SMP Negeri 57 Kemayoran, Pembangunan Rehab Berat Kantor Kecamatan Kemayoran, dan Pembangunan Tutup Got di Jalan Kramat 3, Senen, Jakarta Pusat dan lainnya.

“Dari informasi tanggal 14 Desember, ada beberapa proyek yang belum kelar oleh beberapa SKPD. Ini tidak bisa dibayar, paling dibayar sampai batas itu, kalau selesai 30 persen, ya dibayar 30 persen itu. Nah, yang belum kelar ini bagaimana, apa perlu kontrak baru atau seperti apa,” ucapnya.

Dari laman publik.bappedadki. net, sistem informasi monitoring dan evaluasi tanggal 17 Desember 2018 jam 13.27 WIB memunculkan, tingkat penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 67,5 persen. Terdiri dari penyerapan Belanja Langsung baru mencapai 61,7 persen dan penyerapan Belanja Tidak Langsung baru mencapai 74,66 persen.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan pihaknya meyakini tingkat penyerapan anggaran tahun 2018 bisa mencapai lebih dari 80 persen. Menurutnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta terus dipacu agar APBD DKI Jakarta tahun 2018 menyisakan SiLPA yang sangat kecil.  Pin/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment