Koran Jakarta | January 22 2019
No Comments
Pengamat Politik Universitas Nasional, Firdaus Syam, soal Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu Harus Menjaga Keadaban dalam Pesta Demokrasi

Penyelenggara Pemilu Harus Menjaga Keadaban dalam Pesta Demokrasi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal beberapa bulan lagi. Penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengebut beberapa hal yang harus diselesaikan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sibuk mengawasi proses Pemilu agar tidak menimbulkan kecurangan dan pelanggaran.

 

Kejadian hoax soal surat suara yang telah tercoblos lalu, merupakan sebuah peristiwa yang menjadi peringatan untuk penyelenggara Pemilu agar lebih waspada lagi ter­hadap pihak-pihak yang ingin men­gacaukan pesta demokrasi tersebut. Di samping itu, KPU dan Bawaslu harus mampu mengajak masyara­kat untuk menjaga keadaban dalam penyelenggaraan Pemillu.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, koran jakarta me­wawancarai Pengamat Politik dari Universitas Nasional, Firdaus Syam, di Jakarta, Jumat (4/1). Berikut hasil pembahasannya.

Bagaimana kinerja penyeleng­gara Pemilu sejauh ini?

Bicara tentang kinerja penyelenggaraPemilu, terutama KPU, kita harus memberi apresiasi kalau kita lihat dari agenda-agendanya, proses-proses mekanisme, langkah-lang­kah, target-target yang direncanakan dan dilaksanakan KPU sebetulnya relatif cukup bagus, lebih tertib dan langkah-langkah yang menu­rut saya terlihat positif, ini apresiasi yang saya berikan kepada KPU.

Lalu evaluasinya?

Hal yang saya kritisi adalah KPU harus lebih tanggap, harus lebih sen­sitif, berkaitan dengan berita-berita yang terakhir ini, misalnya yang menyangkut masalah adanya kertas suara yang sudah dicoblos, yang kemudian menjadi pro kontra dalam pembicaraan publik. Saya kira KPU harus lebih tanggap, dalam melakukan klarifikasi.

Untuk penyelesaian masalah yang lain?

Untuk kasus sengketa dengan Oesman Sapta Odang (OSO), saya kira KPU harus mengambil keputusan yang lebih cepat, karena ini nanti menyangkut persoalan dan kemudian meng­hambat kinerja mekanisme dan agenda-agendaKPU.

Kemudian, bagaimana dengan kinerja Bawaslu?

Bawaslu saya lihat secara umum cukup tanggap terhadap beberapa persoalan. Ada hal penting juga Ba­waslu cukup memiliki kemandirian dan independensi dalam kemam­puan kepekaan mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat.

Namun, dalam penindakan­nya Bawaslu harus mem­perbaiki koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama KPU, aparat penegak hukum, serta Kementerian Dalam Negeri.

Persiapan KPU dan Bawaslu dalam mengawasi debat dan kampanye terbuka?

Saya kira KPU dan Bawaslu harus betul-betul memberikan suatu arahan panduan mekanisme serta teknisnya kepada para peserta Pemilu. Kedua, KPU dan Bawaslu itu harus belajar dari pengalaman tahun yang lalu tentang kelemahan dan sebagainya, bahwa debat ini adalah debat kecerdasan gagasan-gagasan dari seorang Capres dan Cawapres, sebagai momentum bagaimana putra putra terbaik indonesia yang mencalonkan diri mampu memberikan gagasan-gagasan besar, konkret, aplikatif, sehingga publik melihat bahwa ini sesuatu pencerahan politik. Jadi, harus memperhatikan bahwa debat kampanye itu merupakan pendidi­kan politik.

Ketiga, KPU dan Bawaslu ha­rus melakukan sosialisasi bahwa Pemilu ini adalah agenda rutin bangsa kita, karena merupakan pesta demokrasi yang bermuara untuk memperkuat solidaritas dan semangat rasa bangsa Indonesia.Intinya, mereka harus menjaga keadaban dalam Pemilu.

Terakhir, bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi hoax menjelang Pemilu?

Begini, yang saya lihat masyarakat kita sudah cukup cerdas dalam menghadapi kabar bohong atau hoax. Sebagai contoh, waktu Pilkada DKI yang lalu, memang dalam prosesnya banyak kabar bohong dan ujaran kebencian.

Namun, ketika Pilkada usai, semua akan normal kembali dan tidak ada masalah yang serius. Me­mang betul hoax dan kabar bohong itu bertebaran, saya kira masyara­kat sudah cukup cerdas ketika hoax itu berlebihan.

Kita ambil contoh soal kebohongan surat suara yang tercob­los lalu, masyarakat kan langsung bereaksi cukup keras dan tidak langsung percaya.

Menurut saya, peran sentral saat ini adalah tanggungjawab media sebagai pilar demokrasi keempat, yang mana harus dijaga kenetralan­nya serta memberikan informasi-informasi yang memberikan pen­didikan politik ke masyarakat. Itu kuncinya. trisno juliantor0/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment