Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Dirjen Dukcapil Kemendari, Zudan Arif Fakrulloh, tentang Penjualan Blangko E-KTP

Penjualan Blangko E-KTP Cepat Terungkap karena Data Kependudukan Lengkap

Penjualan Blangko E-KTP Cepat Terungkap karena Data Kependudukan Lengkap

Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto
Zudan Arif Fakrulloh
A   A   A   Pengaturan Font
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan kabar mengejutkan. Katanya, pihaknya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), baru saja mengungkap kejahatan penjualan blangko e-KTP yang dilakukan via online.

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta, berkesempatan mewawancarai Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan kenapa sampai terjadi kasus itu?

Begini, setelah berhasil mengungkap penipuan yang menggunakan nomor handphone dan indentitas yang mengaku sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan Juli yang lalu kali ini, kami, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali berhasil mengungkap kasus yang berindikasi pidana berupa penjualan blangko e-KTP di pasar online tidak lebih lama dari dua hari.

Kok bisa cepat terungkap?

Ya, keberhasilan ini diawali dengan informasi yang diperoleh dari media tentang beredarnya blangko e-KTP dimaksud yang diperjualbelikan melalui pasar online pada hari Senin yang lalu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran melalui koordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e-KTP dan dengan toko penjual online.

Pelakunya sudah diketahui?

Pada saat ini sudah dapat diidentifikasi siapa pelaku yang menawarkan dan di mana lokasi barang itu diperoleh. Melalui penelusuran lebih lanjut dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bisa mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi, seperti alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah yang bersangkutan.

Sudah dilaporkan ke polisi?

Ya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Ini bisa dipidana?

Oh iya, ini menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Penelusurannya bagaimana hingga bisa cepat diungkap?

Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP.

Hal inilah yang memberikan petunjuk asal blangko e-KTP yang diperjualbelikan tersebut, di mana posisinya saat ini dan ke mana blangko e-KTP tersebut didistribusikan serta oknum yang melepaskannya ke pasar. Terkait indentitas pelaku pengungkapannya menjadi mudah karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa.

Disamping itu dengan adanya registrasi kartu prabayar yang mengaitkannya dengan data kependudukan memberikan kemudahan tersendiri dalam pelacakan pelaku karena posisi pelaku dapat diketahui dengan mudah dengan mengetahui koordinat keberadaannya.

Tindakan kepada toko onlinenya bagaimana?

Saya sudah meminta kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kondusivitas dan stabilitas negara.

Penjualnya siapa dan dari mana dia dapat blangko?

Saya sudah berkomunikasi dengan penjual itu yang bernama Nur Ishadi Nata tinggal di Bandar Lampung melalui telepon dan yang bersangkutan sudah mengakui menjual 10 keping blangko e-KTP yang diambil dari ruangan ayahnya. Ayahnya dulu adalah kepala dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang. Saya sudah menugaskan Kadis Dukcapil Provinsi Lampung dan Ketua Forum Dukcapil Provinsi Lampung ke rumah penjual tersebut untuk benar-benar bisa mendalami motif dan modusnya. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment