Koran Jakarta | August 23 2019
No Comments
Bursa Wagub DKI

Pengisian Wagub Perlu Campur Tangan Elite

Pengisian Wagub Perlu Campur Tangan Elite

Foto : ISTIMEWA
Syarif, Pansus Wagub
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kekosongan Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta disinyalir karena be­lum adanya campur tangan elite politik nasional. Dipas­tikan, setiap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan patuh terhadap keputusan masing-masing Dewan Pim­pinan Pusat (DPP) partainya.

“Sampai hari ini, saya ber­kesimpulan ternyata urusan pengisian wagub itu tidak lepas dari endorse elite politik nasional. Kalau hari ini sam­pai mentok, karena elite nasi­onal belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini wagub tidak akan terisi,” ujar anggota Pa­nitia Khusus (Pansus) Wagub, Syarif, dalam Diskusi Human­ika Jakarta, Rabu (14/8).

Dalam diskusi bertemakan Kekosongan Wagub dan Kiner­ja Pemerintah Provinsi DKI Ja­karta, politisi Partai Gerindra itu meyakini pemilihan wagub pengganti ini sama persis se­perti pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada lalu. Secara normatif, ucapnya, proses pemilihan wagub su­dah dilakukan oleh kedua par­tai pengusung, yakni PKS dan Gerindra.

“Lalu, dipilih oleh DPRD. Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya si­kap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan NasDem. Awalnya Golkar menolak, ke­mudian menerima dan seka­rang berubah lagi. Saya ber­kesimpulan ada campur tangan elit politik. Kalau Gerindra sih sudah sele­sai,” kata Syarif.

Dia mencontoh­kan, DPP Partai Nas­Dem yang memutuskan akan mendukung peme­rintahan di bawah kepe­mimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Bas­wedan, hingga masa tugas­nya selesai. Hal ini ter­ungkap se­telah Anies Baswedan bersila­turahmi dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP NasDem.

Kan biasanya pertemuan elite politik itu banyak yang tersirat dan tersurat. NasDem menyatakan mendukung Anies sampai masa tugasnya selesai. Kalau soal capres itu hanya bumbu-bumbu. Tapi, kalau Pak Anies mau melobi, urusan kekosongan wagub ini selesai. Dia datangi saja ma­sing-masing DPP,” ucapnya.

Bagi Gerindra sendiri, kata Syarif, pemi­lihan wagub DKI Jakarta harus di­lakukan dengan ti­dak menabrak aturan. Me­nurut­nya, beberapa anggota pan­sus masih bersilang pendapat terkait tata tertib pemilihan wagub yang telah disusunnya. Salah satu yang jadi polemik adalah syarat kuorum dan keputusan rapat pimpinan gabungan (rapimgab).

Rekomendasi Kemendagri

“Rekomendasi dari Ke­mendagri yang memuat dua ayat yang krusial itu, ternyata isinya mengambang. Satu, Kemendagri mendorong agar kuorum 50 persen plus satu. Kedua, kalau dua kali rapat paripurna batal, maka dibawa ke rapimgab untuk memu­tuskan secara mufakat dan fi­nal. Ini yang membuat ketua DPRD gamang,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang sekaligus anggota Pansus Wagub DKI, Gembong Warsono, dalam pesan singkatnya mendesak Gubernur DKI, Anies Bas­wedan, turun tangan me­nyelesaikan perseteruan PKS dengan Gerindra. Anies dipercaya bisa mem­bantu memuluskan pemilihan Wagub DKI. Berlarutnya ma­salah ini menurutnya karena belum ada kesepakatan antara Gerindra dan PKS.

“Ketika bicara di DPRD ada kebuntuan PKS dengan Gerindra, di sini Pak Anies menjembatani. Supaya ini cair makanya butuh orang ketiga itu,” ucap Gembong.

Terpisah, Gubernur DKI Ja­karta, Anies Baswedan berha­rap pansus pemilihan wagub DKI segera menunaikan tu­gasnya. Menurutnya, pansus harus segera mengusulkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk digelar rapat paripurna.

“Kan sudah selesai tugas­nya, PKS dan Gerindra sudah mengusulkan dua nama. Jadi, bolanya ada di pansus. Bukan lagi berada di partai pengu­sung. Sekarang sudah dikirim­kan sejak bulan Maret. Sudah lima bulan, kita berharap pan­sus bisa menjadi pansus yang tuntas kerjanya,” kata Anies. pin/P-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment