Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Buruh Migran I Tiga Negara di Timur Tengah Siap Terima TKI

Pengiriman TKI Timur Tengah Tanpa Jaminan Keamanan Tak Bijak

Pengiriman TKI Timur Tengah Tanpa Jaminan Keamanan Tak Bijak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pengiriman TKI sektor informal ke kawasan Timur Tengah dengan minim jaminan keamanan berpo-tensi timbulkan berbagai kasus.

JAKARTA - Wacana untuk mengirimkan kembali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke kawasan Timur Tengah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, pengiriman TKI untuk sektor tata laksana rumah tangga atau pembantu ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting perlidungan.

“Saat pengiriman TKI sektor informal ke kawasan Timur Tengah di buka beberapa ta3hun lalu, hampir setiap bulan terjadi kasus TKI,” kata anggota Komisi I DPR, Sukamta, di Jakarta, Selasa (12/6). Menurut politikus PKS itu, dalam situasi saat ini di mana tenaga kerja asing banyak diakomodasi masuk ke Indonesia, maka pengiriman TKI ke luar negeri dengan jaminan keamanan minimum adalah keputusan yang kurang bijak.

Ia mengingatkan berdasarkan UU No18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran, Pasal 31 sudah menetapkan parameter baku untuk membuka/menutup penempatan TKI ke suatu negara, yaitu memiliki hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis, dan memiliki sistem jaminan sosial.

Selama tiga syarat parameter tadi belum terpenuhi, kata dia, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak. Jika parameter sudah terpenuhi, pengiriman TKI pun harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah akan menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) di tiga negara di Timteng tahun ini. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, mengatakan tiga negara tersebut adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.

“Pemerintah tiga negara ini sudah berkali-kali meminta secara resmi kepada pemerintah Indonesia agar PRT kita bisa ditempatkan di sana,” katanya. Soes menegaskan kebijakan penempatan PRT ke tiga negara tersebut tanpa harus mencabut surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmen) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Pengiriman TKI PRT ke 19 negara di Timteng.

Dikatakan, penempatan PRT ke tiga negara tersebut akan dilandasi peraturan yang baru, dan peraturan tersebut sedang dirumuskan saat ini. “Kita sedang merumuskan ketentuannya,” kata dia. Menurut Soes, alasan ketiga negara tersebut dipilih untuk menempatkan PRT dalam tahun 2018 selain karena permintaan negara-negara tersebut, juga berdasarkan karena ketiga negara tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, termasuk TKI.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata dia. Pendidikan Kewirausahaan Secara terpisah, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, berpendapat TKI memerlukan pendidikan kewirausahaan sebagai bekal masa depannya dalam rangka mengefektifkan pengelolaan remitansi atau hasil jerih payah yang mereka dapatkan dari bekerja di luar negeri selama ini.

“Dengan adanya pendidikan kewirausahaan, mereka diharapkan memiliki kepercayaan diri dan modal untuk berwirausaha di Tanah Air. Pendidikan kewirausahaan juga sebaiknya diikuti dengan adanya akses untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah kepada mereka,” kata Imelda Freddy.

Menurut Imelda, pendidikan kewirausahaan berpotensi membantu mereka mengidentifikasi bakat dan potensi yang dimiliki, baik dari diri sendiri maupun dari daerahnya, untuk diolah dan dimaksimalkan. Dengan adanya modal untuk berwirausaha, lanjutnya, para pekerja migran diharapkan mampu memperbaiki ekonomi keluarga dan menggerakkan perekonomian daerah setempat. eko/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment