Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Pemilu Serentak 2019 | Masyarakat Tak Perlu Khawatir Adanya Serangan Siber

Penghitungan Manual Dilakukan

Penghitungan Manual Dilakukan

Foto : KORAN JAKARTA/RAMA AGUSTA
ANCAMAN SIBER | Delegasi IDEA, Peter Wolf (kanan) dan pakat teknologi informasi UI, Setiyadi Yazid saat tampil sebagai pembicara pada diskusi publik tentang ancaman siber dalam Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis (6/12).
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk menghindari serangan siber, KPU tetap melakukan penghitungan suara secara manual sehingga keamanan hasil pemilu terjamin.

 

JAKARTA – KPU tegaskan gunakan metode konvensional dalam penghitungan suara dalam Pemilu 2019. Sehingga KPU meminta masyarakat tidak khawatir jika sistem informasi terkait hasil penghitungan suara diretas. Karena sistem tersebut hanya sebagai penyampai informasi ke publik.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU, Viryan Azis dalam diskusi publik bertema “Tantangan Keamanan Siber Dalam Pemilu 2019,” di Jalan. KH Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (6/12). Viryan menjelaskan, bahwa Pemilu 2019 bukan lah pemilu elektronik seperti yang ramai dipersoalkan banyak pihak karena rawan diretas oleh hacker sehingga mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu.

Oleh karena itu, Viryan mengimbau masyarakat tidak perlu takut akan serangan siber tersebut. Sebab, saat ini KPU sudah menggunakan metode konvensional dalam penghitungan suara. Yang dimaksud metode konvensional di sini yaitu; metode penghitungan dengan teknologi dan metode penghitungan dengan rapat pleno berjenjang.

“Saya pastikan Pemilu 2019 aman dari ancaman siber karena penghitungan suara dilakukan secara manual,” ujar Viryan.

Namun Viryan memastikan, metode penghitungan suara dengan menggunakan teknologi informasi itu bukan merupakan hasil suara resmi. Karena penghitungan suara resmi yang diperintahkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah metode penghitungan melalui rapat pleno berjenjang, dari mulai penghitungan di TPS, kemudian tingkat kecamatan, Kab/ Kota hingga provinsi.

“Jadi tidak benar tuh info bahwa ketika sistem IT KPU dihack, maka berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Karena UU memerintahkan untuk surat suara dihitung berjenjang,” tegasnya.

Ia juga menyadari perlunya penguatan sumber daya manusia yang dimiliki KPU untuk mengelola sistem informasi tersebut. Pasalnya, sistem informasi KPU masih dikelola oleh staf yang merangkap tenaga ahli di bidang lain.

Antisipasi Serangan

Pakar IT dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Setiyadi Yazid mengingatkan akan bahaya serangan siber dari negara lain pada sistem informasi KPU. Hal ini menurutnya karena negara lain memiliki kepentingan tertentu sehingga ingin mempengaruhi hasil pemilu. Bahkan katanya serangan siber asing bisa dimulai sangat dini jauh sebelum hari pemilihan berlangsung.

Setiyadi mengemukakan, ancaman siber asing terhadap hasil pemilu negara lain pernah terjadi pada Pemilu Amerika Serikat 2016. Pada saat itu ungkapnya, intel Belanda memberi tahu FBI akan ancaman siber Rusia. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Ketua Timses Capres AS saat itu Hillary Clinton bernama Jhon Podesta, yang akun emailnya dibocorkan kepada WikiLeaks. ”Nah hal semacam itu juga tidak mungkin terjadi di pemilu kita karena makin canggihnya teknologi,” ungkapnya.

Hal lain justru dikatakan oleh Wakil Direktur IT BPN Prabowo-S andi, Nur Imam yang berpendapat, sistem informasi yang digunakan untuk penghitungan suara tidak terlalu penting, sebab yang terpenting bagi timnya adalah bagaimana mengawasi proses penghitungan suara yang dilaksanakan berjenjang.

Delegasi IDEA, Peter Wolf meminta KPU untuk melakukan kerja sama dengan pihakpihak terkait yang memiliki kompetensi dibidang sistem informasi untuk dapat meningkatkan kemampuan tenaga IT KPU untuk memproteksi sistem informasi mereka. Namun tetap memegang teguh prinsip independensi sebagai penyelenggara pemilu. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment