Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Tata Birokrasi l Kemendagri Akan Mempercepat Proses Pengunduran Diri Sandi

Pengganti Sandi dari PKS

Pengganti Sandi dari PKS

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sesuai undang-undang pemilu, Sandiaga Uno tidak harus mundur sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

 

JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sejak menandatangani surat pernyataan pengunduran diri pada Kamis, 9 Agustus 2018. Untuk menindaklanjuti hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi juga telah membuat surat permohonan penetapan kepada Presiden dan akan segera mengirimkan surat tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah siapkan suratnya (untuk Presiden. Tadi Pak Wagub berikan dua surat, satu adalah pernyataan berhenti, dan yang kedua surat untuk Gubernur. Saya membuat surat kepada presiden untuk meminta agar dilakukan penetapan pemberhentian lewat Menteri Dalam Negeri. Kemudian kepada DPR, (dan) untuk DPRD (setelah itu) mengumumkan pernyataan pemberhentian,” ujar Anies, di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).

Sementara itu, sebagai pengganti Sandi, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, kemungkinan adalah kader PKS. “Dalam hal ini tentu karena pengusungnya (gubernur dan wakil gubernur) dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung, itu dari PKS,” kata Fadli.

Namun, lanjutnya, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan PKS sehingga dapat diambil kesepakatan bersama yang bulat. Soal nama pengganti Sandiaga dari PKS itu, Fadli menjawab ia belum mengetahuinya. “Saya belum tahu. Itu juga bagian dari nanti yang akan kami bicarakan,” kata Fadli.

Adapun, salah satu yang diusulkan PKS untuk menjadi pengganti Sandiaga adalah Mardani Ali Sera. Sebelumnya, Mardani merupakan Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Ketua Gerindra DKI M Taufik, sosok pengganti Sandi sebagai Wagub DKI berinisial M. “Inisialnya M,” kelakar Taufik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Taufik mengatakan, hingga saat ini sosok itu tengah digodok oleh Gerindra dan PKS. Taufik memastikan, ada dua nama yang diusulkan oleh masing-masing partai itu. Setelah itu akan dilakukan voting di DPRD DKI Jakarta.

“Diusulkan dua nama oleh partai pengusung, jadi hanya 2. Andaikan partai pengusungnya 4, muncullah 4 nama. Digodoknya di partai itu kemudian disampaikan hanya 2 nama kepada DPRD,” kata Taufik.

 

Undang-undang Pemilu

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sesuai aturan, surat pengunduran diri diberikan ke presiden lewat menteri dalam negeri.

“Sampai dengan Jumat pagi, kami belum menerima dari surat dari Pak Sandiaga Uno terkait rencana beliau maju dalam pemilihan presiden (pilpres),“ kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta.

Padahal kata Bahtiar, Sandiaga tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sandiaga tidak harus mundur jika memang ingin maju pilpres. Namun keinginan Sandiaga berhenti tersebut adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang.

“Prinsip Kemendagri pasti memproses secara cepat jika dokumen tersebut sudah kami terima secara lengkap,” kata Bahtiar.

Bahtiar menegaskan proses administrasi berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemda tidak akan mengganggu proses pencalonan Sandiaga sebagai calon Wakil Presiden. Tapi karena Sandiaga telah memutuskan mengundurkan diri, maka kedepan harus ada pengisian posisinya.

“Sebagaimana Tertuang dalam ketentuan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016, maka pengisian wakil gubernur dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan semenjak kekosongan jabatan tersebut,” katanya. 

 

pin/emh/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment