Koran Jakarta | May 30 2017
No Comments
Pembangunan Wilayah - Sistem Administrasi Negara Harus Berkeadilan Sosial

Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Kewilayahan

Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Kewilayahan

Foto : KORAN JAKARTA/citra larasati
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk bisa mengatasi kemiskinan yang masih cukup banyak menimpa masyarakat, pengentasan kemiskinan harus berbasis kewilayahan.

 

JAKARTA - Strategi pengentasan kemiskinan harus berbasis pada kewilayahan dan meninggalkan pendekatan-pendekatan sektoral. Termasuk dalam strategi pembenahan sistem administrasi negara, penting dilakukan sebagai hulu tercapainya target program pengentasan kemiskinan tersebut.


“Strategi pembenahan administrasi negara yang berkeadilam sosial harus berubah dari sektoral menjadi berbasis kewilayahan,” kata Staf Khusus Menteri Sosial, Muhammad Mas’ud Said dalam Administration Science Discussion Forum (ASDF) bertema Mewujudkan Administrasi Berkeadilan Sosial yang diselenggarakam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Brawijaya (UB), di Jakarta, Jumat (19/5).


Menurut Mas’ud, pendekatan administrasi negara yang sektoral seperti yang selama ini berjalan berpotensi memperbesar kesenjangan antardaerah. Akan semakin jelas kalau Indonesia bagian barat lebih maju dari timur, kota lebih maju dari desa, itu karena menggunakan pendekatan sektoral. Hal ini kesalahan kebijakan masa lalu.


Mas’ud memaparkan saat ini Indonesia memiliki 78.000 desa, 7.800 kecamatan, 500 kabupaten, dan 34 provinsi. Namun hampir separuh dari daerah tersebut kondisinya miskin. Angka kemiskinan pun mencapai 10,5 persen, yang artinya ada 25 juta dari 250 juta masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.


“Untuk itu program-program yang spesifik menyentuh kemiskinan seperti Kartu Indonesia Pintar, dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Keluarga Sejahtera, beasiswa miskin, hingga dana desa harus terus didorong,” jelasnya.


Namun sayangnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin menilai besarnya anggaran yang turun langsung ke daerah melalui berbagai program tersebut justru menjadi potensi lahan korupsi baru. Jasin melihat program yang ada tidak diimbangi oleh sistem pengadministrasian negara yang baik pula.


“Sistem pengadministrasian keuangan dari pusat ke daerah belum sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah,” tegas mantan Irjen Kemenag ini.


Tidak Efektif


Secara administratif, kata Jasin, pengelolaan dana-dana yang digelontorkan langsung ke daerah terutama desa-desa belum sepenuhnya siap. Akibatnya, program-program yang bertujuan baik tersebut menjadi tidak efektif dalam praktiknya.


Ia mengungkapkan dalam banyak kasus, korupsi yang muncul dalam dana-dana yang digelontorkan langsung ke daerah paling banyak disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan manajeman.


Untuk itu ke depan, alumni UB ini mendesak agar segera dilakukan pembenahan sistem pengadministrasiam negara untuk menutup celah-celah praktik korupsi yang ada tersebut.

Pembenahan sistem itu meliputi banyak bidang, mulai dari sistem sosial budaya, sistem hukum, juga politik yang selama ini dinilai telah menciptakan simpul-simpul korupsi. “Karena hampir di semua sistem terindikasi ada potensi korupsi,” ujar Jasin.


Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB, Bambang Supriyono menyebutkan ada tiga langkah kongkrit yang harus dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan manajemen. Langkah tersebut adalah dengam peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, penguatan administrasi, dan reformasi kelembagaan.


Ketua IKA UB, Syamsul Ma’arif berharap melalui diskusi bertema Kebijakan Kewilayahan Dalam Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan IKA UB ini dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat disumbangkan untuk pembangunan nasional.


“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dari alumni UB, memberikan sumbang pemikiran bagi pembangunan,” kata Syamsul. cit/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment