Koran Jakarta | September 21 2018
No Comments
Anggaran Negara - Pertumbuhan Utang Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pengelolaan Utang Pemerintah Dinilai Tidak Transparan

Pengelolaan Utang Pemerintah Dinilai Tidak Transparan

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

>>Kondisi perekonomian nasional, khususnya utang, dalam kondisi yang kurang sehat.

>>Sebagian utang jatuh tempo tahun depan merupakan utang pemerintah sekarang.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai pengelolaan utang pemerintah yang sudah mencapai 4.253 triliun rupiah per Juli 2018 tidak transparan. Sebab, setiap tahun pemerintah cenderung hanya mengumumkan penambahan utang, namun tidak terbuka dalam penggunaannya.

Malah, pemerintah menyalahkan pembayaran utang jatuh tempo tahun depan sekitar 409 triliun rupiah merupakan warisan masa lalu.

Ekonom senior, Rizal Ramli, menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menutup-nutupi pengelolaan utang. Malah, giliran utang sudah jatuh tempo, pemerintah baru kelabakan dan mengumumkan ke publik.

“Lho kok baru ngaku? Piye toh? Jadi ngapain ngibul dan bantah-bantah selama ini Madamme Anomali?” cetus Rizal melalui Twitter pribadinya @ RamliRizal, Minggu (19/8).

Rizal Ramli diketahui kerap mengingatkan pemerintah mengenai beban utang yang besar. Beberapa waktu lalu, mantan Menteri Perekonomian ini menilai kondisi perekonomian Indonesia, khususnya masalah utang sedang dalam kondisi yang kurang sehat.

Sedangkan ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan tidak benar beban utang jatuh tempo tahun depan sebanyak 409 triliun rupiah merupakan warisan zaman lalu.

Sebab, utang yang jatuh tempo di 2019 juga gabungan dari berbagai macam utang yang diterbitkan sebelum tahun 2019. “Misalnya ORI 013 diterbitkan 26 Oktober 2016 jatuh temponya pada 15 Oktober 2019 dengan jumlah 19,6 triliun rupiah.

Ada juga SPN 12190214 yang diterbitkan 15 Februari 2018 dengan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2019 yang tenornya cuma 12 bulan,” kata Bhima.

Menurut Bhima, pemerintah harus transparan soal pengelolaan utang. Sebab, pemerintah tak bisa bilang ini hanya utang masa lalu.

“Utang rezim saat ini juga berkontribusi terhadap jatuh tempo di 2019,” kata dia. Dia menambahkan, pemerintah tidak punya cara lain untuk menutup utang jatuh tempo di 2019, kecuali dengan melakukan refinancing alias menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang.

“Tantangannya beban bunga dipastikan naik karena tahun depan Fed Rate diproyeksikan menaikkan hingga 3 kali bunga acuan. Padahal, yield SBN saat ini sudah 8 persen untuk tenor 10 tahun,” kata dia.

Tidak Sinkron

Terkait utang baru dengan asumsi akan bertambah 387,4 triliun rupiah pada akhir 2018 sehingga total utang pemerintah menjadi 4.326 triliun rupiah dan tahun depan bertambah lagi sekitar 359,3 triliun rupiah, dan sampai akhir tahun 2019 menjadi 4.685 triliun rupiah atau naik 8,3 persen, Bhima menilai tidak sinkron dengan kinerja pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan utang tidak sinkron dengan pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditargetkan 5,3 persen,” sambung dia. Dia melanjutkan, seharusnya antara pertumbuhan utang dan pertumbuhan ekonomi sejalan.

Jika utang lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) itu menandakan utang kurang dikelola secara produktif. “Jadi di 2019 tantangan utang makin berat,” tukas Bhima.

Sementara itu, Deputi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, menilai pemerintah perlu mengerem utang. Sebab, jika ditambah dengan utang baru, postur anggaran akan menjadi berat.

“Kami menyarankan mengerem utang, karena beban utang dari periode sebelumnya itu sudah sangat tinggi. Kalau ditambah dengan utang baru yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, saya yakin itu postur anggaran akan makin berat,” kata Misbah.

Misbah mengatakan untuk belanja bunga utang sudah 17 persen dari total belanja atau 275,4 triliun rupiah. “Karena bunga atau pokok utang tidak dinikmati langsung oleh masyarakat.

Artinya, uang itu bukan dibelanjakan untuk belanja program,” katanya. Pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan menarik utang baru sebesar 359,3 triliun rupiah.

Jumlah tersebut menurun daripada pembiayaan utang 2018 sebesar 387,4 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pemerintah berupaya melakukan strategi pembiayaan utang dengan jauh lebih hati-hati. ahm/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment