Koran Jakarta | August 23 2017
No Comments
Literasi Keuangan

Penetrasi Dana Pensiun Sangat Rendah

Penetrasi Dana Pensiun Sangat Rendah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Jaka rta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong masyarakat untuk ikut program dana pensiun dalam rangka mempersiapkan hari tua sejak dini. Seruan itu disampaikan mengingat tingkat penetrasi dana pensiun di masyarakat masih sangat rendah. “Dana Pensiun bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pensiun untuk menjaga kesinambungan penghasilan,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Firdaus Djaelani dalam kegiatan Pension Day 2017 di Jakarta, Kamis (20/4).

Kegiatan Pension Day 2017 diikuti oleh Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan Bank Dunia. Saat ini, tingkat literasi dan inklusi keuangan dana pensiun relatif masih rendah. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia pada 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan dana pensiun sebesar 10,91 persen, sementara indeks inklusi dana pensiun sebesar 4,66 persen.

“Angka itu menunjukkan pemahaman masyarakat tentang program pensiun masih relatif rendah,” paparnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2016, jumlah pekerja formal di Indonesia mencapai 50.207.787 orang, sedangkan pekerja informal mencapai 68.204.186 jiwa.

Dari jumlah pekerja formal tersebut yang tercatat sebagai peserta program pensiun, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, atau PT Asabri, per 31 Desember 2016 hanyalah sebanyak 17.812.224 peserta (pekerja). Dengan demikian, baru sekitar 21 persen pekerja formal yang telah terlindungi dengan program pensiun.

 

Dasar Hukum

 

Firdaus mengungkapkan program pensiun di Indonesia di awali dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. UU itu menjadi dasar hukum pemberian pensiun kepada tentara Republik Indonesia, termasuk kepolisian.

Selain itu, lanjut dia, UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai, menjadi landasan hukum pemberian pensiun kepada pegawai negeri sipil. Pemerintah akhirnya mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1992.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) juga mengatur program jaminan pensiun. Seperti diketahui, pembiayaan Pensiun menjadi solusi bagi kebutuhan keluarga untuk berbagai kebutuhan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk menyekolahkan atau menikahkan anak, renovasi rumah, modal usaha bahkan untuk pelunasan haji. 

 

mad/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment