Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Utang Belum Mampu Angkat Daya Saing RI

Penerimaan Seret, Jangan Agresif Tarik Utang

Penerimaan Seret, Jangan Agresif Tarik Utang

Foto : Sumber: Bank Indonesia – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Jika ada perusahaan yang menabrak prinsip kehati-hatian berutang, BI sebagai otoritas moneter perlu memperingatkan.

 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan sek­tor swasta, termasuk BUMN, diharapkan tidak terlalu agresif menarik utang karena potensi pertumbuhan pendapatan pada kedua sektor tersebut tidak begitu menggembirakan.

Mengenai utang swasta, ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengemukakan melesat­nya utang luar negeri (ULN) swasta dan BUMN mesti dicermati lebih ketat. Sebab, performa ke­uangan sebagian besar swasta dan BUMN se­dang tidak baik, terutama karena iklim bisnis ter­ganggu oleh pelemahan ekonomi global.

“Ini tentunya berpotensi mengurangi kemam­puan bayar utang perusahaan. Apalagi, utang valas (valuta asing) yang tinggi juga bisa memicu kenaikan risiko moneter ketika nilai tukar rupiah melemah,” jelas dia, di Jakarta, Selasa (18/6).

Bhima mencontohkan, Turki pada 2018 mengalami tekanan cukup berat karena keber­gantungan yang tinggi pada pembiayaan valas. Banyak perusahaan Turki yang sempat gagal bayar utang. “Ini menjadi pelajaran penting bahwa utang di satu sisi menjadi daya ungkit, tapi juga bisa menyebabkan krisis keuangan.”

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) meng­umumkan ULN Indonesia naik 8,7 persen se­cara tahunan (year-on-year/yoy) per akhir April 2019 menjadi 389,3 miliar dolar AS atau seta­ra 5.533 triliun rupiah dengan menggunakan perhitungan kurs tengah pada 30 April yakni 14.215 rupiah per dolar AS.

Kenaikan ULN lebih didominasi melesatnya utang swasta, karena ULN pemerintah tumbuh melambat. Data BI menunjukkan ULN swasta naik 14,5 persen (yoy) menjadi 199,6 miliar dol­lar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan pertum­buhan pada Maret 2019 sebesar 13 persen (yoy).

Menurut Bhima, BI perlu terus memonitor perusahaan yang menerbitkan utang luar ne­geri, sekaligus memastikan bahwa perusaha­an swasta sudah melakukan lindung nilai atau hedging. “Jika ada perusahaan yang main ta­brak prinsip kehati-hatian, BI sebagai otoritas moneter perlu memperingatkan,” tukas dia.

Masalah pembiayaan valas, lanjut Bhima, juga terlihat dari defisit neraca perdagangan. Ini menunjukkan bahwa utang belum mampu mengangkat daya saing Indonesia. Akibatnya, beban bunga pinjaman cenderung tinggi.

Sementara itu, sektor perdagangan jasa da­lam negeri dan perbankan menghadapi tan­tangan berupa pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen. “Kalau situasi ini terus dibiarkan maka pembayaran kewajiban jangka pendeknya akan makin berat,” kata Bhima.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik, Salamud­din Daeng, menambahkan melesatnya utang valas sektor swasta justru dibarengi dengan pertumbuhan pendapatan yang stagnan. Pada­hal, banyak ULN swasta yang digunakan untuk bisnis dengan pendapatan dalam rupiah.

“Maka lesatan jumlah utang akan mengha­dapi tekanan berat currency, bunga, dan risiko yang selalu naik. Maka kebijakannya naikkan suku bunga,” papar Salamuddin.

Posisi Puncak

Salamuddin mengingatkan masalah ke­uangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah utang swasta yang melesat tinggi seperti pada masa sebelum krisis 1997/1998, namun pada saat yang sama beban keuangan pemerintah sendiri berada pada posisi puncak.

“Yang harus diwaspadai saat ini adalah pe­nerimaan pemerintah yang juga sedang buruk di saat beban bayar utang pemerintah sangat besar dan masih ditambah oleh utang swasta yang sangat besar pula,” ujar dia.

Kemenkeu mencatat penerimaan pajak pe­riode Januari–Mei 2019 hanya tumbuh satu digit, antara 2–3 persen. Melihat realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 484,5 triliun rupiah, maka penerimaan pajak pada lima bulan pertama tahun ini berki­sar 494,19 triliun hingga 499,03 triliun rupiah.

Meskipun membaik dibandingkan capaian Januari–April 2019 yang hanya tumbuh 1 per­sen, realisasi pertumbuhan pajak hingga bulan kelima masih jauh dari target pertumbuhan 2019 sebesar 19 persen. Pada periode Janu­ari–Mei 2018, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 14,13 persen secara tahunan.

Menurut Salamuddin, pemerintah saat ini menghadapi masalah keuangan yang pelik. Pe­merintah berkali-kali menaikkan suku bunga obligasi negara untuk menarik minat investor. Kebijakan ini bisa membahayakan keuangan nasional karena bunga surat utang pemerintah melebihi bunga deposito perbankkan. YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment