Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Capim KPK I Fungsi Pencegahan Korupsi Harus Ditingkatkan

Penerbitan SP3 Diperlukan untuk Kepastian Hukum

Penerbitan SP3 Diperlukan untuk Kepastian Hukum

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
“FIT AND PROPER TEST” I Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9).
A   A   A   Pengaturan Font
Lima capim KPK mengikuti fit and proper test, Rabu (11/9). Mereka adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

 

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK). Dalam fit and proper test yang berlangsung secara terbuka tersebut, topik ten­tang rencana Revisi Undang-Undang KPK menjadi pem­bahasan yang menarik dan menjadi perhatian capim KPK .

Terdapat lima capim KPK yang mengikuti fit and proper test hari pertama, Rabu (11/9). Mereka adalah Nawawi Pomo­lango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Nawawi Pomolango setuju dengan revisi UU KPK. Salah satunya soal kewenangan KPK menebitkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3).

“Yang saya setuju itu, misalnya soal SP3. Kenapa SP3 ini harus saya setujui? Saya per­nah menyidangkan perkara. Seorang sekretaris Kemenkes kalau gak keliru. Saksinya itu sudah ditetapkan sebagai ter­sangka, setelah saya periksa sebagai saksi, waktu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya sudah muter empat pen­gadilan mutasi, ketemu lagi sama ibu itu, dia bilang, ‘Pak Hakim, perkara saya masih belum selesai, saya masih ter­sangka sampai hari ini,’ coba itu,” tuturnya saat memberikan jawaban terkait persetujuan terhadap revisi UU KPK, di Ru­ang Sidang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Selama tiga tahun, orang tersebut terombang-ambing dengan status yang tidak jelas. Padahal, lanjutnya, orang tersebut memiliki keluarga dan karier. Nawawi mengaku telah mencari tahu soal ketentuan dalam Pasal 40 UU KPK yang tidak bisa menerbitkan SP3, yang hasilnya pun tidak jelas.

“Saya cari-cari literatur mengenai kenapa harus ada Pasal 40 dalam UU 30 tahun 2002. Kenapa ada instrumen pasal 40 itu KPK tidak bisa mengeluarkan SP3? Filosofis­nya apa? Saya cari-cari berbagai literatur. Saya hanya dapat artikel, berisi bahan dis­kusi dari seorang bernama Prof Indriyanto Senoaji,” terangnya.

Perlindungan Saksi

Capim KPK, Lili Pintauli Siregar, juga setuju terhadap re­visi UU KPK. Tujuannya untuk penguatan terhadap lembaga antirasuah itu. Khusus soal penerbitan SP3, menurutnya, penerbitan SP3 itu dibuat un­tuk kepastian hukum, walau­pun telah diatur dalam KUHP. Selain itu, Lili pun memiliki salah satu usulan yang harus ditambahkan dalam revisi UU KPK, yaitu penguatan perlind­ungan terhadap saksi.

“Saya setuju penguatan, tapi saya ingin tambahkan satu, berhubungan dengan perlindungan kepada saksi, pada saksi pelaku diserahkan kepada lembaga yang bertugas untuk itu agar ada relasi yang baik antara LPSK dengan KPK yang selama ini tidak begitu ja­lan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, capim yang lain, Sigit Danang Joyo, mengatakan dirinya setuju revisi UU KPK asalkan tujuannya untuk perbaikan KPK yang arahnya penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ter­kait dengan SP3, Sigit berharap ruang SP3 jangan dibuka ter­lalu lebar.

“Saya mohon maaf, karena justru ketika kewenangan di­berikan kepada KPK tidak ada SP3, itu supaya penyidik betul-betul prudence menentukan tersangka dengan dua alat bukti yang kuat,” terangnya.

Untuk itu, Sigit mengatakan peraturan SP3 harus diberikan secara ketat, salah satunya bah­wa harus melalui mekanisme pengadilan, tidak langsung diterbitkan oleh penyidik KPK.

“Jadi, saya setuju dibuka ru­ang SP3, tapi pembukaan ru­ang ini betul-betul sangat sele­ktif,” pungkasnya. tri/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment