Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Pembangunan Desa - Meminimalkan Penyimpangan Dana Desa Lewat Sistem Keuangan Desa

Penegak Hukum Awasi Dana Desa

Penegak Hukum Awasi Dana Desa

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Dana desa harus dilanjutkan. Persoalan masih ada yang kurang baik, diperbaiki pengawasannya, penyalurannya, dan pemanfaatan penggunaannya.

JAKARTA – Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian siap mengawal penyaluran dana desa. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaatannya agar tidak terjadi lagi penyelewengan.

“Terkait pengawasan dana desa, saya sudah bicara dan ketemu dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggial dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo. Intinya, bagaimana memperbaiki mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana desa itu,” kata Jaksa Agung, HM Prasetyo, di Jakarta, Jumat (11/8).

Selain Kejaksaan, kata dia, pihaknya mendengar kepolisian ingin mendampingi dana desa juga. “Silakan sama-sama saling mendampingi, itu bagus, tapi tidak berbenturan,” ucapnya. Ia menegaskan dana desa harus tetap dilanjutkan karena saat ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan di desa.

“Persoalan kalau masih ada yang kurang baik, diperbaiki pengawasannya, penyalurannya, dan pemanfaatan penggunaannya,” ujarnya. Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Republik Indonesia, berencana mengumpulkan sekitar 75 ribu kepala desa di kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi tentang penyerapan dana desa.

“Kepala desa dikumpulkan untuk memberikan sosialisasi penyerapan dana desa dan aturan-aturan yang perlu diketahui,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Adi Toegarisman. Ia menyebutkan jumlah jaksa yang tersebar di Tanah Air mencapai 10 ribu orang. Ini akan dimaksimalkan dalam sosialisasi tentang dana desa.

Karena itu, pihaknya juga akan melakukan MoU dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap penyelesaian perkara dana desa hingga menyeret kepala kejaksaan negeri (kajari) Pamekasan dan Bupati Pamekasan, tidak akan terjadi jika pemerintah setempat meminta TP4 melakukan pengawalan dana desa tersebut.

Karena itu, dirinya meminta jangan mengkait-kaitkan peristiwa di Pamekasan itu, dengan TP4 karena pemerintah setempat tidak pernah meminta untuk pengawasan dan pengawalan. “Kami akan bekerja kalau diminta untuk pengawasan dan pengamanan pembangunan,” tandasnya

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan selama Januari– Juni 2017, ada 459 laporan terkait dengan dana desa. Laporan itu disampaikan ke KPK melalui telepon, SMS, surat elektronik, atau datang langsung. Isi laporan terkait dengan dana desa itu bermacam-macam.

Namun, jika dikelompokkan, ada 10 jenis penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilaporkan, di antaranya tidak adanya pembangunan di desa; pembangunan/ pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/ RAB; dan dugaan adanya mark up oleh aparat desa.

 

Gunakan Sikudes

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyarankan para kepala desa menggunakan sistem keuangan desa (Sikudes) untuk meminimalkan penyimpangan saat penggunaannya. “Penggunaan Sikudes dalam pengelolaan dana desa juga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas didaerah,” kata dia.

Ganjar juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyederhanakan sistem laporan keuangan desa. “Para kades mengaku pusing mikirin itu sehingga perlu didorong untuk gunakan Sikudes,” ujarnya. Politikus PDIP itu juga menyarankan ada sanksi tegas bagi kepala desa atau aparatur desa yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan maupun penggunaan dana desa.

“Penggunaannya mesti diatur dan kalau perlu diberi sanksi. Jika penggunaannya tidak sesuai, tidak akan mendapatkan (anggaran) untuk tahun berikutnya,” ungkapnya. Ganjar mewanti-wanti kepala desa agar selalu berhatihati dalam mengelola dan menggunakan dana desa supaya tidak terjerat hukum. “Di Jateng jangan sampai terjadi peristiwa seperti di Pamekasan, Madura, kepala desa ditangkap karena menyelewengkan dana desa,” ujarnya. 

 

eko/SM/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment