Penanganan Impor Sampah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 21 2020
No Comments

Penanganan Impor Sampah

Penanganan Impor Sampah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Sampah sering menjadi masalah, tapi bagi sebagian orang atau pengusaha, malah menjadi berkah. Sampah menjadi problem banyak negara, terutama plastik yang sulit didaur ulang dan butuh waktu lama untuk mengurainya. Indonesia juga menghadapi masalah berat sampah ini. Tapi, mengapa masih saja ada impor sampah, meski kita kesulitan mengatasinya? Rupanya ada celah keuntungan yang dapat dimanfaatkan dengan melimpahnya sampah impor.

Presiden Joko Widodo sampai menggelar rapat terbatas penanganan impor sampah dan limbah di Istana Bogor, Se­lasa (27/8). Jokowi mengingatkan agar peningkatan impor sampah dan limbah disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi, impor sampah terutama kertas dan plastik bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Tetapi, di sisi lain banyak sampah dan limbah berpotensi merusak lingkungan jika ti­dak didaur ulang.

Jokowi minta agar segera dilakukan langkah-langkah pe­ngendalian. Di antaranya, dengan memaksimalkan potensi sampah dalam negeri lebih dulu untuk kebutuhan bahan baku industri. Regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah dipercepat penyelesai­annya. Penegakan aturan dan pengawasan yang ketat sekali terhadap impor sampah dan limbah yang masuk.

Impor sampah bukan saja jadi masalah, tapi juga menim­bulkan polemik. Paling tidak Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, mengaku sangat heran karena menangani sampah domestik saja belum mampu, malah mengimpor. Dia juga menyoroti rumitnya perundang-undangan mengenai penge­lolaan sampah.

Nur Hidayati mendesak pemerintah segera memperketat regulasi pengelolaan sampah, termasuk impor. Selain itu, juga memperbaiki pengelolaan sampah sehingga dapat di­olah kembali secara ekonomis. Pemerintah daerah dan pu­sat harus segera mengeluarkan aturan untuk menghentikan produksi plastik kemasan se­kali pakai untuk mengurangi produksi sampah plastik.

Maka, persoalan sampah impor menjadi perhatian lem­baga Ecological Observation and Wet Conservation (Eco­ton). Dalam sebuah hasil in­vestigasi, Ecoton menemukan, masuknya sampah kertas im­por sebagai bahan baku kertas juga disertai sampah plastik.

Ecoton mencatat, setidak­nya ada 12 pabrik kertas Jawa Timur menggunakan bahan baku kertas bekas impor. Jenis sampah kertas scrap campuran kode HS 47079000 diduga disusupi sampah plastik karena merupakan jenis sampah campuran. Ecoton juga pernah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta agar KLHK segera memperbaiki tata kelola impor sampah campuran.

Buktinya, akhir Februari 2019 KLHK menemukan lima kontainer berbagai jenis sampah rumah tangga dalam im­por limbah kertas bekas. Muatan sampah impor ilegal itu akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya, Amerika Serikat, dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pertengahan Juni. Empat bulan berselang, Bea Cukai Batam bekerja sama de­ngan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, dan Sucofindo melakukan pemeriksaan fisik terhadap 65 kontainer limbah plastik impor. Berdasarkah hasil peme­riksaan, diketahui 38 kontainer mengandung Limbah Ba­han Berbahaya dan Beracun (B3) dan 11 kontainer terce­mar sampah domestik.

Impor sampah ini harus dikembalikan pada regulasi. Jika ada pelanggaran dalam impor sampah, pengusaha yang mengimpor harus dihukum. Upaya ini sejalan dengan sikap KLHK seperti dikemukakan Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah B3 KLHK. Dia me­nyebutkan agar sampah B3 tak kembali masuk Indonesia perlu ada penegakan hukum.

KLHK pun sedang mengkaji upaya hukum lain guna mem­beri efek jera bagi para pelaku. Salah satunya menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 18 Tahun 2018. Ke­duanya bisa digunakan karena jelas memasukkan limbah B3 ke Indonesia dilarang.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment