Penambahan Anggaran Sulit Menahan Lonjakan Kemiskinan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
1 Comment
Revisi APBN I Sektor Pertanian Semestinya Diprioritaskan Mendapat Bantuan

Penambahan Anggaran Sulit Menahan Lonjakan Kemiskinan

Penambahan Anggaran Sulit Menahan Lonjakan Kemiskinan

Foto : Sumber: Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020
A   A   A   Pengaturan Font

» Penyaluran bantuan sosial dalam praktiknya banyak yang meleset dari sasaran.

» Stimulus ekonomi sebagian besar sulit diakses UMKM karena tidak memiliki akses ke perbankan.

JAKARTA – Kebijakan fiskal pemerin­tah dengan menambah alokasi anggaran untuk dampak sosial dan ekonomi pan­demi Covid-19 dipastikan sulit menahan lonjakan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Sebab, dengan tambahan 272,1 triliun rupiah, anggaran yang ta­dinya 405,1 triliun rupiah menjadi 677,2 triliun rupiah, dalam penyalurannya te­tap mengacu pada data yang kurang valid sehingga tidak tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Institute for Deve­lopment of Economics and Finance (In­def), Tauhid Ahmad, mengatakan mes­kipun pemerintah berani memperbesar defisit APBN 2020, namun efek dari sti­mulus tersebut belum optimal mengak­selerasi perekonomian.

Penambahan anggaran, kata Tauhid, seharusnya tidak hanya menyasar dua sektor yaitu sosial dan ekonomi, tetapi juga kesehatan yang jadi sumber utama masalahnya. “Dari total anggaran tersebut, 89 persen digunakan untuk ekonomi dan hanya 11 persen untuk kesehatan. Porsi anggaran kesehatan itu ditambah, jangan 11 persen karena kita masih kekurangan fasilitas kesehatan,” kata Tauhid kepada Koran Jakarta, Kamis (4/6).

Hingga saat ini, anggaran yang dige­lontorkan pemerintah belum mampu menekan tingginya lonjakan angka ke­miskinan dan pengangguran karena ban­yakya insentif yang tidak tepat sasaran.

Dia merujuk penyaluran bantuan so­sial yang pada 2019 lalu hanya 47 persen yang tepat sasaran, selebihnya meleset. Pada tahun ini pun, masih menggunakan data yang sama yaitu data 2015, sehingga dipastikan lebih melenceng dari sasaran.

“Kalau bansos yang tidak tepat sasar­an cukup tinggi tentu tidak akan mendo­rong konsumsi masyarakat kelas bawah sehingga secara akumulasi konsumsi mereka tidak bisa mendorong pertum­buhan ekonomi,” jelasnya.

Demikian juga, stimulus ke sektor eko­nomi terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tambahan anggaran 34 triliun rupiah, berpotensi ti­dak tepat sasaran. Sebagian besar UMKM tidak menikmati fasilitas tersebut karena tidak memiliki akses ke perbankan. “Yang mendapatkan fasilitas itu hanya bisa ter­akses oleh layanan perbankan sementara hampir 80 persen berdasarkan data BPS 2018, banyak belum bisa mengakses pin­jaman ke bank,” katanya.

Perlindungan Sosial

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam diskusi daring di Jakar­ta, Kamis (4/6), mengatakan revisi ke­dua APBN 2020 melalui Peraturan Pre­siden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 dimaksudkan untuk menambah ang­garan penanganan dampak Covid-19, terutama di bidang ekonomi dan sosial, khususnya untuk menahan laju kemis­kinan dan pengangguran agar tidak me­rosot terlalu dalam.

“Jangan sampai pertumbuhan negatif atau skenario sangat berat karena dam­pak ke kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi,” kata Febrio.

Pemerintah sendiri telah membuat proyeksi skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini yaitu skenario berat ekonomi hanya tumbuh 2,3 persen dan skenario sangat berat ekonomi negatif 0,4 persen.

Apabila pengangguran dan kemis­kinan merosot terlalu dalam, jelas Febrio, maka upaya pemulihan pada ta­hun berikutnya juga akan semakin berat. Sebab itu, dalam revisi terbaru, pemerin­tah akan fokus pada perlindungan sosial karena masyarakat Indonesia sebagian besar masih berpendapatan rendah dan lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) didorong oleh konsumsi.

Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dalam pemulihan ekonomi nasional mencapai 205,20 triliun rupiah dan biaya untuk membantu dunia usaha sebesar 384,45 triliun rupiah.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah melebarkan defisit menjadi 6,34 persen terhadap PDB menjadi 1.039,2 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 5,07 persen atau 852,9 triliun rupiah.

Sebelumnya diberitakan, dengan ske­nario berat, diperkirakan akan ada pe­nambahan angka kemiskinan 1,89 juta orang, sedangkan pengangguran 2,92 juta orang. Untuk skenario sangat berat, angka kemiskinan akan menambah 4,86 juta orang dan angka pengangguran baru bisa bertambah 5,23 juta orang. n ers/uyo/E-9

Klik untuk print artikel

View Comments

angelina caroline
Jumat 5/6/2020 | 05:44
Bosan di rumah KARNA CORONA dan tidak tau mau gpain
saya ada solusi dan menghasil kan uang yang banyak
kunjungi situs di bawah yang suduh kadi sediakan untuk anda
http://ketuapoker,tech/ref.php?ref=WINWIN5593
(koma ganti titik)

Submit a Comment