Koran Jakarta | September 21 2018
No Comments
suara daerah

Pemprov Terus Berdayakan Masyarakat Jatim

Pemprov Terus Berdayakan Masyarakat Jatim

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Perencanaan pemba­ngunan desa menjadi bagian dari proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemer­intah desa. Perencanaannya melibatkan Badan Per­musyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pen­galokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pendanaan menjadi unsur vital dalam pembangunan desa. Saat ini, salah satu sum­ber pendanaan pembangunan desa berasal dari program dana desa, yang bersum­ber dari APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerin­tahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fokus penting dari penya­luran dana ini lebih terkait pada implementasi pengaloka­sian dana desa agar bisa men­capai tujuan dari gagasan para inisiatornya. Dengan jum­lah 7.724 desa di wilayahnya, misi utama Pemerintah Pro­vinsi Jawa Timur (Jatim) dalam membangun perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Semua itu dengan fokus pada tujuan yang ditetapkan. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidi­kan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja. Mempercepat dan memperluas penanggu­langan kemiskinan. Sasaran­nya, menurunkan persentase penduduk miskin. Pada sara­sehan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa wilayah kerja balai besar pemerintahan desa di Malang, diusulkan 50 persen peng­gunaan dana desa dialokasi­kan untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jatim dalam penggunaan dana desa untuk memajukan masyarakat, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo, berkesempatan mewawancarai Gubernur Jatim, Soekarwo, di Malang, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana kondisi sum­ber daya manusia di Jatim?

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim me­nunjukkan tren peningkatan kualitas. Dari capaian IPM 2012 sebesar 66,7 persen men­jadi 70,27 persen pada tahun 2017. Ini berarti ada kenaikan sebesar 3,57 persen. Capaian itu dikategorikan pada kelom­pok tinggi, yakni mempunyai nilai di atas 70 dan di bawah 80. Kami berharap sampai akhir 2018, capaian IPM Jatim bisa melebihi ta­hun sebelumnya. Salah satu upaya yang kami dorong lewat pember­dayaan masyarakat desa.

Bisa dijelaskan seperti apa upaya pemberdayaan masyarakat desa?

Di samping penggunaan untuk infrastruktur, seperti saat ini, dana desa juga perlu dialokasikan untuk pember­dayaan masyarakat. Dengan demikian, program itu akan dapat menyejahterakan masyarakat desa. Untuk itu, kepala desa harus mampu mendorong warga melahirkan program-program ekonomi yang produktif, dengan meli­batkan seluruh perangkat dan potensi desa.

Bagaimana dengan BUM­des?

Demikian pula, BUMdes juga harus memiliki program-program peningkatan ekonomi produktif sehingga masyarakat di desa berkem­bang menjadi lebih baik.

Realisasi dana desa di Jatim?

Pada 2017, Jatim mendapat alokasi 6,33 triliun rupiah un­tuk seluruh desa yang berada di 29 kabupaten dan satu kota. Sampai dengan Desem­ber 2017, telah terealisasi ke rekening kas umum daerah sebesar 6,32 triliun rupiah atau 99,96 persen yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Dana tersebut dipergu­nakan untuk pembangunan sarana prasarana desa sebesar 88,4 persen, pemberdayaan masyarakat 6,5 persen, penye­lenggaraan pemerintahan desa sebesar 4 persen, dan pembi­naan kemasyarakatan sebesar 0,96 persen.

Bagaimana peran keca­matan?

Perlunya penguatan camat, untuk mampu men­deteksi setiap permasalahan yang terjadi di desa. Maka saya juga usul otoritas dan kewenangan camat ditam­bah. Camat harus mampu membantu sekaligus mencegah dini bersama TNI/Polri di desa. Ibarat ada daun jatuh, itu pun harus diketa­hui camat.

Peran koperasi di perde­saan?

Koperasi dan UMKM di Jatim mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Sebanyak 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari ke­beradaan koperasi dan UMKM.

Perkembangannya?

Pada 2008, jumlah koperasi dan UMKM 4,2 juta. Sekarang mencapai 9,59 juta. Ini menun­jukkan jumlahnya tidak hanya meningkat, tapi meledak.

Dari jumlah itu, 4,98 juta bergerak di sektor pertanian yang berarti di perdesaan. Pertumbuhan ini juga kare­na adanya peran Dekranasda yang selalu aktif membina dan mempromosikan produk-produk koperasi dan UMKM.

Bagaimana dengan pema­saran produk-produknya?

Mereka harus meningkat­kan kulitas produk, termasuk kemasannya agar bisa masuk di pasar internasional. Untuk pemasaran, kami dorong agar menggunakan teknologi digital e-commerce, dengan melibat­kan anak-anak muda.

Sesuai penerapan konsep digital ekonomi memasuk­kan proses industri, produksi, dan dagang. Hal ini penting dilakukan karena jika terba­tas pada trading saja maka pelaku usaha di sini hanya akan menjadi konsumen. Jadi, yang penting barang yang ada di Jatim bisa diproduksi dan dijual melalui konsep digital ekonomi yang ada.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment