Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Operasi Yustisi Ditiadakan l DPRD Anggap Pendatang Harus Dibatasi

Pemprov Pisahkan Penduduk Permanen dan Tidak

Pemprov Pisahkan Penduduk Permanen dan Tidak

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Pendataan penduduk mulai tanggal 14 sampai 25 Juni, tanggal 26 Juni–3 Juli akan dilakukan layanan bina kependudukan.

JAKARTA - Pemerintah Pro­vinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar Operasi Yustisi Ke­pendudukan pasca-Lebaran 2019, namun akan tetap me­lakukan pendataan kepada pendatang baru di Ibu Kota.

“(Pendataan mulai) tanggal 14 sampai 25 Juni. Datang se­mua baru kita data,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pen­catatan Sipil DKI Jakarta, Dhany Sukma, di Jakarta, Senin (10/6).

Ia mengatakan tahap awal yang dilakukan adalah pen­dataan dengan melibatkan se­luruh RT dan RW di Jakarta. Hasil pendataan itu akan digu­nakan untuk mengidentifikasi titik atau wilayah yang banyak dihuni pendatang baru.

“Dari sana tanggal 26 Juni–3 Juli, insya Allah kita akan laku­kan layanan bina kependu­dukan,” tuturnya.

Dhany menjelaskan pen­duduk terbagi dalam dua kat­egori, yakni permanen dan ada yang nonpermanen.

“Kalau tidak ada niatan untuk menetap, dia nonper­manen. Kalau dia menetap, kita pindah kependudukan. kalau nonpermanen kan tidak menetap, dia miliki identitas daerah, misalnya ada surat tu­gas, atau pengantar RT/RW, baru kita keluarkan identitas untuk penduduk non per­manen,” katanya.

Surat untuk penduduk non-permanen berlaku selama se­tahun dan setelah habis masa berlakuknya akan dilakukan pendataan ulang.

Salah satu tujuan layanan bina kependudukan ini adalah memenuhi hak identitas war­ga, oleh karena itu layanan ini melayani penduduk permanen dan non-permanen.

“Misalnya kalau tidak punya akta kelahiran, kita penuhi ke­butuhannya dengan dokumen yang sifatnya kependudukan,” ujarnya.

Dengan pendataan ini, Dha­ny berharap semua pendatang baru di DKI Jakarta bisa terdata yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk melaku­kan intervensi kebijakan per­angkat daerah..

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Sereida Tambu­nan menentang ditiadakannya operasi yustisi bagi pendatang baru di Jakarta pada arus balik Lebaran 2019.

Sereida menilai tidak ada­nya operasi yustisi bisa meru­sak tatanan administrasi di Ibu Kota. Operasi yustisi berperan sebagai alat kontrol pemerin­tah bagi pendatang baru.

“Kalau kita tidak ada kontrol pada warga yang datang. Bu­kan kita menolak ya, kalau ti­dak ada kontrol bagaimana de­ngan anggaran kita, bagaimana dengan alokasi anggaran yang semua berkaitan dengan para pendatang,” kata Sereida.

Sereida khawatir dengan jaminan kesehatan dan pen­didikan bagi pendatang baru bila tidak ada operasi yustisi. Pemerintah seharusnya men­cari solusi untuk memudahkan masyarakat.

“Kalau mereka datang terus nanti sakit BPJS-nya dari dae­rah, mesti kita pikirin. Kalau mereka bawa keluarga bawa anak bagaimana dengan ja­minan pendidikan mereka,” tuturnya.

Selain itu, Sereida khawa­tir tidak adanya operasi yustisi bisa berdampak pada angka pengangguran di Ibu Kota. Apalagi, lowongan kerja yang tersedia di Jakarta tidak sedikit yang memiliki syarat domisili tempat tinggal.

“Menjadi PPSU syaratnya harus KTP Jakarta. Menjadi Pamdal di kantor-kantor milik Pemprov DKI syaratnya harus KTP Jakarta, nah terus mereka (pendatang baru) ngapain (ka­lau tidak ada operasi yustisi),” tegasnya.  Ant/P-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment