Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Pengadaan Air Bersih

Pemprov DKI Harus Ambil Alih Pengelolaan Aetra dan Palyja

Pemprov DKI Harus Ambil Alih Pengelolaan Aetra dan Palyja

Foto : ANTARA/Rivan Awal Lingga
BUTUH AIR BERSIH - Warga memompa air tanah, beberapa waktu lalu. Kebutuhan air bersih yang merata masih menjadi kendala di Jakarta.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera mengambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta, yakni PT Aetra dan Palyja, sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Agung (MA). Selama ini, Palyja melayani operasi dan distribusi air untuk daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat.

Sementara Aetra yang melayani Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Pusat. “Berdasarkan putusan MA maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta harus berani memperkuat kewenangan Badan Usaha Milik Daerah melalui peraturan daerah agar bisa segera mengeksekusi putusan tersebut.

Salah satunya dengan pengambilalihan dan pengembalian aset pihak ketiga yakni Aetra dan Palyja yang selama ini mengelola air di Ibu Kota,” ujar pengamat kebijakan publik dari Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra), Agus Chairudin, saat dihubungi, Rabu (11/10). Menurutnya, pengambilalihan tersebut tidak bisa dilakukan oleh PAM Jaya.

Sebab, perusahaan daerah ini yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Aetra dan Palyja. “Sehingga, jika PAM Jaya yang mengeksekusi bisa berujung pada Arbitrase Internasional,” jelasnya. Selama ini, ucap Agus, pengelolaan air oleh Palyja dan Aetra telah merugikan keuangan daerah hingga ratusan triliun rupiah.

Sebab, selama kurun waktu masa perjanjian, aset pemerintah daerah digunakan secara gratis oleh kedua perusahaan swasta tersebut. Aset tersebut berupa pipanisasi, gudang air di Pejompongan, Setiabudi, Kramat Jati, dan lainnya. “Terlebih, selama ini ada dana-dana penyertaan modal dari APBD kepada PAM Jaya.

Dan juga ada kewajiban pelanggan dari hitungan per meter kubiknya yang dialirkan Aetra dan Palyja tersebut,” imbuhnya. Sementara itu, MA dalam pertimbangannya menyatakan terdapat bukti dan fakta hukum ternyata perjanjian kerja sama swastanisasi air Jakarta telah melanggar Perda No 13/1992.

Bahkan MA menilai, perjanjian kerja sama tersebut membuat pelayanan dan pengelolaan air bersih dan air minum warga Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Atas hal tersebut pun membuat PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

Dihubungi terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, mengaku belum menerima salinan putusan MA tersebut. “Suratnya dari MA belum saya terima, saya belum bisa pelajari. Biro hukum juga masih lihat, seperti apa. Saya harus pelajari dulu, karena itu sudah berjalan dengan Pihak dan Aetra sejak berapa tahun yang lalu,” katanya.

Djarot menjamin putusan MA itu tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat. Hanya saja, kedua perusahaan swasta ini bisa dimungkinkan untuk dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Karena dulu pernah ada program kita mau ambil sahamnya Palyja, tapi nggak jadi karena ada kasus hukum.

Kalau tidak salah, kita anggarkan 2013, ada anggarannya di Jakpro,” jelasnya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mendukung penuh keputusan MA tersebut. Sebab, putusan MA ini mewakili kepentingan rakyat Jakarta. 

 

pin/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment