Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Pencari Suaka

Pemprov DKI Bantu Makanan demi Kemanusiaan

Pemprov DKI Bantu Makanan demi Kemanusiaan

Foto : ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terus bertambah I Sejumlah pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta, Jumat (12/7). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan jumlah para pencari suaka yang telah dipindahkan ke penampungan sementara di gedung bekas Kodim, Kalideres, Jakarta Barat bertambah dari 250 orang menjadi 1100 orang.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah Pro­vinsi DKI Jakarta membantu suplai makan siap saji sebanyak dua kali untuk pencari suaka asal Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Saat ini, mereka ditempatkan di tenda-tenda pengungsian di lapangan bekas eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

“Ya dikasih (makan) dong, masak enggak dikasih. Karena kan kemanusiaan, harus dikasih makan layaknya manusia. Se­hari dua kali makan, paling tidak siang dan malam,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irman­syah, di Jakarta, Jumat (12/7).

Menurutnya, petugas Di­nas Sosial dikerahkan untuk membuat dapur umum bagi para pencari suaka politik itu. Sedikitnya, ada 2.200 porsi ma­kanan setiap harinya sesuai de­ngan jumlah pengungsi yang mencapai 1.100 orang.

“Karena bertambah terus orangnya. Semalam, sudah di-kroscek sama UNHCR itu 998 orang. Tapi kemudian ber­tambah terus hingga 1.100-an orang. Mereka datang pakai kendaraan sendiri, jam 10 jam 11 datang sendiri,” katanya.

Diakuinya, penyediaan ma­kanan itu akan disiapkan untuk sepekan kemudian. Setelah itu, pihaknya menunggu perkem­bangan pembahasan pena­nganan pengungsi oleh peme­rintah pusat bersama UNHCR. Diakuinya, Dinas Sosial DKI Jakarta tidak menyiapkan ang­garan untuk penanganan pe­ngungsi sebanyak itu.

“PDAM juga membantu, kaitannya dengan penyediaan airnya. Di wilayah dari wali kota, camat dan lurah pun membantu di sana. Dari Ling­kungan Hidup, saya minta ke­marin dapat dukungan untuk lima portable toilet,” tegasnya.

Sekretaris Daerah DKI Ja­karta, Saefullah, mengatakan awalnya para pengungsi hanya akan ditempatkan di tenda yang didirikan di halaman gedung eks Kodim. Namun setelah didata, jumlahnya meningkat hingga ratusan. Pemprov DKI mengambil langkah untuk memanfaatkan gedung utama eks Kodim.

“Jumlahnya melonjak, akhirnya kami memanfaatkan ge­dungnya. Jadi nanti, pengungsi bukan saja tinggal dalam tenda, tapi juga ada yang tinggal di da­lam gedungnya,” ungkapnya.

Selain itu menurutnya, ter­kait kebutuhan pangan dan logistik, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah mendirikan sepuluh tenda pengungsian.

Tanggung Jawab UNHCR

Saefullah menekankan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan azas ke­manusiaan, sambil menunggu keputusan yang diambil oleh badan pengungsi perserikatan bangsa-bangsa (UNHCR) dan pemerintah pusat.

Menurut pengamat hu­kum internasional Hikmah­anto Juwana, Badan Pengungsi tanggung jawab ada di Badan Pengungsi PBB atau United Nation High Comission for Refugees (UNHCR). Pemerintah Indonesia tidak dapat diper­salahkan atas kondisi ini ka­rena Indonesia tidak tergabung dalam konvensi pengungsi.

“Kalau menurut saya per­masalahan sebenarnya bukan ada di pemerintah Indonesia melainkan terletak di UNHCR. Kalau bahasanya orang Jawa, kita ini ketempuhan, ikut men­jadi repot karena UNHCR ada di Jakarta, “ ujar Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, pe­merintah Indonesia tidak da­pat dipersalahkan dan kita ha­rus meminta UNHCR atau IOM (International Organization of Migration) untuk menempat­kan kembali para pengungsi ke Negara tujuannya.

“Karena tidak mungkin ang­garan pemerintah Indonesia dikeluarkan untuk mengurusi para pencari suaka atau pe­ngungsi karena Indonesia tidak tergabung dalam konvensi pe­ngungsi,” tegas Hikmahanto.

Hikmahanto mengimbau agar Pemerintah Indoensia tidak meratifikasi konvensi tersebut. Karena menurutnya, meratifikasi konvensi berkon­sekuensi berat, tidak hanya memberi suaka namun juga pekerjaan dan rumah.

Hikmahanto bahkan meng­usulkan agar kantor UNHCR dipindah ke negeri lain. Mis­alnya Malaysia atau Singapura. Sehingga para pencari suaka takkan ke Indonesia. Selain itu ujarnya, Indonesia harus me­minta tanggung jawab negeri tujuan suaka maupun negeri asal pengungsi. pin/P-6

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment