Koran Jakarta | December 19 2018
No Comments
Penurunan Tanah

Pemprov Dinilai Belum Serius Atasi Penurunan Tanah

Pemprov Dinilai Belum Serius Atasi Penurunan Tanah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta disebabkan pengambilan air tanah yang berlebihan. Akibatnya, wilayah Jakarta Utara dan lebih dari 40 persen wilayah DKI berada di bawah permukaan laut.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan pembangunan kota harus memperhatikan pengambilan air tanah. Seperti menghentikan secara bertahap (target harus jelas berapa pengurangannya di antara lain 5, 10, 20, 50, 100 tahun).

“Pengambilan air tanah (dengan berbagai pompa, mulai dari tingkat rumah tangga hingga gedung-gedung dan kawasan industri). Semakin tinggi gedung dan semakin besar/luas industri tentu membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga pompanya juga besar untuk menyedot air tanah (ini yang harus dihentikan segera),” kata Nirwono saat dihubungi Koran Jakarta melalui telepon, Jakarta, Kamis (6/12).

Nirwono menjelaskan pada saat bersamaan Pemprov ataat Dinas Sumber Daya Air (SDA) mampu menyediakan kebutuhan air baku yang memadai. Hal Ini yang belum ditangani serius bagaimana mengoptimalkan badan-badan air (13 sungai utama, 44 waduk, 14 situ, laut pantai utara) di DKI sebagai air baku.

“Untuk itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus segera menyusun, rencana induk pengelolaan SDA yang meliputi rencana induk penanganan banjir dan genangan (air hujan melimpah sebagai sumber air baku), rencana induk pengelolaan air bersih, air baku, dan air limbah,” ujarnya.

Menurut Nirwono, penataan ulang kawasan pantura seperti pemindahan kawasan industri besar keluar DKI (bodetabek), membatasi kendaraan besar yang melintasi pantura (truk-truk kontainer dialihkan berbasis rel KA yang langsung terhubung ke pelabuhan Tanjung Priok). “Agar tekanan beban ke tanah (pemadatan dan penurunan muka tanah dapat dikurangi),” jelasnya.

Kendati begitu, NCID pada dasarnya lebih kepada membentengi daerah pantura terhadap kenaikan pemukaan air laut 2–4 cm/thn (akibat pemanasan global dan pelelehan kutub selatan).

“Sedangkan laju penurunan muka tanah akan semakin cepat jika tdk ada upaya pengendalian penyedotan air tanah dan pengurangan beban pembangunan dan lalu lintas (lalin) kendaraan berat di pantura,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengurangi penurunan tanah di Jakarta yang disebabkan oleh penggunaan air tanah. Salah satunya akan menyediakan 1,8 juta vertikal drainase atau sumur resapan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, gedung-gedung dan rumah warga dibangun tanpa memikirkan resapan air.  jon/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment