Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
suara daerah

Pemkab Terus Atasi Kawasan Kumuh di Ponorogo

Pemkab Terus Atasi Kawasan Kumuh di Ponorogo

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Pada 2035, jumlah tersebut diper­kirakan akan naik menjadi 67 persen. Salah satu persoalan umum pada daerah perkotaan terkait kenaikan jumlah pen­duduk adalah urbanisasi yang memicu tumbuhnya kawasan kumuh.

Kawasan kumuh ini mudah ditemukan di wilayah dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni masyarakat miskin. Bagi pemerintah dae­rah, diperlukan kemampuan manajemen perkotaan yang memadai guna mengatasi ber­bagai persoalan yang muncul dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga.

Kini, masalah kawasan kumuh sudah bukan monopoli dari kota metropolitan. Sejum­lah kabupaten di Jawa Timur juga mengalami problem serupa, salah satunya adalah Ponorogo. Berangkat dari data Dinas Perumahan dan Ka­wasan Permukiman Ponorgo 2014, tercatat, sedikitnya 30 hektare lahan di Ponorogo ma­suk kategori kumuh.

Untuk itu, sejak 2107, Pe­merintah Kabupaten Ponorogo menggelar inovasi program nasional kota tanpa kumuh (Kotaku). Kini, program Ko­taku telah berhasil mengubah kawasan kumuh di Ponorogo menjadi kawasan bersih dan tertata.

Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilaku­kan jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengikis keberadaan kawasan kumuh tersebut, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo, berkesempatan mewawan­carai Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, di Ponorogo, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa latar belakang adanya program Kotaku di Pono­rogo?

Seiring meningkatnya urbanisasi, diperlukan pe­ngembangan kawasan yang memadai, mulai dari aspek infrastruktur, layanan dasar, kecukupan air, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Kalau itu tidak dipenuhi, urbanisasi justru menimbulkan masyara­kat miskin baru di perkotaan, yang mendorong persoalan sosial seperti tumbuhnya ka­wasan kumuh baru, degradasi lingkungan, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga kriminalitas.

Bisa dijelaskan soal program Ko­taku?

Program Kotaku yang dicanang­kan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut untuk mengatasi tingkat ke­kumuhan di wilayah kota dalam rangka menyukses­kan tercapainya percepatan Universal Akses 100.0.100. Universal Akses 100.0.100 adalah keadaan di mana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat hingga 100 persen. Bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0 per­sen serta bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik 100 persen.

Dananya dari mana un­tuk melaksanakan program tersebut?

Kotaku disokong bantuan dana investasi dari APBN se­besar empat miliar rupiah. Di Ponorogo, program ini berada di bawah komando Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Ponorogo. Dengan program itu, Ponorogo berhasil meng­ubah citra ka­wasan kumuh menjadi kota yang bersih. Targetnya, dengan berbagai kegiatan, pemba­ngunan infrastruktur dan peralatan dalam program ini akan men­dor­ong kawasan di Ponorogo bebas dari kondisi kumuh di tahun 2020 nanti.

Realisasi program sudah terwujud?

Tahun lalu, enam ke­lurahan, yakni Jingglong, Nologaten, Paju, Pinggirsari, Tamanarum, dan Brotonega­ran mendapatkan alokasi dana sebesar empat miliar rupiah dari Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk ber­bagai kegiatan dan infrastruk­tur. Mulai dari pengerasan jalan, pembuatan selokan, dan pengadaan motor gerobak sampah.

Hasilnya sampai sekarang seperti apa?

Terbukti, dalam dua tahun terakhir wilayah kumuh di Ponorogo, berkurang signi­fikan. Dulu, kami punya 30 hektare lahan kumuh di enam kelurahan tersebut. Saat ini angka itu sudah turun drastis hingga 0 persen.

Rencana selanjutnya bagaimana?

Pemkab Ponorogo masih punya pekerjaan rumah, 10,83 hektare lahan kumuh yang ter­sebar di 20 kelurahan lainnya. Rencananya, pada tahun 2019 ini Pemkab akan menangani wilayah kumuh itu. Kami dapat tiga miliar rupiah un­tuk anggarannya, yang akan digunakan untuk mengerjakan infrastruktur, drainase, dan persampahan.

Selain itu, dana tersebut juga diusulkan untuk me­ningkatkan sanitasi masyara­kat. Di enam kelurahan ini kan belum semua wilayahnya kena program Kotaku. Contohnya di Jingglong hanya di dekat sungai saja yang kena. Maka di 2019 ini, daerah dalam enam kelurahan yang belum terkena program Kotaku akan kami beri.

Bagaimana dengan pen­anganan masalah kesehatan?

Dinas Kesehatan Kabu­paten Ponorogo terus meng­galakkan fogging, terutama pada wilayah endemik demam berdarah. Fokus kegiatan fog­ging memang pada wilayah endemik, tapi pada kawasan-kawasan lain pada gilirannya juga akan dilakukan.

Upaya apa saja yang di­lakukan untuk menciptakan Ponorogo sebagai kabupaten layak anak?

Memang targetnya, di ta­hun 2019 ini, Ponorogo akan menjadi kabupaten layak anak. Kami lakukan mulai dari koordinasi sampai sinergisitas berbagai program pendukung. Pertama, koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dalam membuat berbagai program yang selalu mengarah pada penciptaan kabupaten layak anak.

Pemkab akan memben­tuk gugus tugas kabupaten layak anak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Di samping itu, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti orga­nisasi masyarakat dan dunia usaha untuk bisa menyin­ergikan beberapa kegiatan di masing-masing instansi meng­arah pada kabupaten layak anak.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment