Koran Jakarta | July 22 2018
No Comments
Kasus Korupsi - KPK Telusuri Korupsi Dana Calon

Pemerintah Tidak Akan Intervensi KPK

Pemerintah Tidak Akan Intervensi KPK

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah calon kepala daerah telah terdeteksi oleh KPK. Karena itu dalam waktu dekat mereka akan diumumkan KPK sebagai tersangka.

Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, prinsipnya pemerintah menghormati apapun langkah yang dilakukan penegak hukum. Dan, tak mungkin pemerintah akan mengintervensi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, masingmasing instansi lembaga ada protapnya masing-masing.

“Saya punya SOP/standar operasional prosedur- nya, kan juga sulit. Saya kira kami tidak bisa mengintervensi,” kata Tjahjo di Yogyakarta, Selasa (13/3). Menjawab pertanyaan wartawan terkiat rencana KPK mengumumkan status tersangka terhapa calon kepal daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Yang pasti, lanjut Tjahjo, pemerintah mendukung langkah siapa pun yang ingin memerangi praktik politik uang. Pilkada tahun ini, harus jadi pesta demokrasi yang bermartabat. Bebas dari politik uang, ujaran kebencian, fitnah dan hoax. Dan, yang harus dikedepankan adu program dan gagasan.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan dalam waktu dekat akan kembali mengumumkan calon kepala daerah yang akan jadi tersangka. Tentu saja warning bos komisi anti korupsi itu cukup mengagetkan. Karena memang tak seperti biasanya. Tak pelak, pernyataan Agus pun membuat publik bertanya- tanya siapa gerangan calon kepala daerah yang akan jadi pesakitan KPK.

Lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pun angkat suara. Wiranto menyarankan KPK, tidak mengumumkan status tersangka calon kepala daerah saat tahapan Pilkada berlangsung. Atau dalam kata lain, Wiranto menghimbau KPK menunda dulu pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka.

Memang, kata Tjahjo, kepolisian dan kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan, untuk menunda proses hukum calon kepala daerah sampai Pilkada selesai. Tapi, KPK tidak mengeluarkan kebijakan yang sama. Dan, pemerintah tak mungkin mencampur urusan KPK. Karena ini terkait dengan standar operasional prosedur sebuah lembaga.

Terkait pernyataan Menkopolhukam itu sendiri, menurut Tjahjo, itu sebatas himbauan. Karena himbauan, bisa saja tak diikuti. Jadi, bukan intervensi. Tjahjo menambahkan, maraknya OTT atau operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, bukan karena sistemnya yang salah. Tapi ini lebih pada perilaku masing-masing orang.

Tjahjo juga enggan menanggapi temuan PPATK yang menyebut ada aliran dana mencurigakan terkait calon kepala daerah. Menurutnya, yang berhak menelusuri aliran dana mencurigakan itu adalah KPK. “PPATK juga bisa mengungkapkan itu kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum,” katanya.

Jangan Intervensi

Sementara itu, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang meminta KPK menunda dulu penyelidikan dan penyidikan terhadap calon kepala daerah merupakan intervensi pada proses hukum. Dan sama saja itu ingi melemahkan langkah KPK dalam memberantas korupsi.

“Permintaan Menkopolhukam ini menciderai semangat pemberantasan korupsi setelah sebelumnya muncul statetment yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan agar KPK tidak melakukan OTT selama Pilkada berlangsung,” kata Jajang. Menurut Jajang, ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat negara ini. Padahal sangat jelas, proses hukum tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Apalagi KPK, adalah lembaga independen dan merdeka yang harus bebas dari intervensi atau tekanantekanan pihak mana pun juga. ags/AR-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment