Pemerintah Terus Monitor Perekaman E-KTP | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2017
No Comments
Identitas Penduduk

Pemerintah Terus Monitor Perekaman E-KTP

Pemerintah Terus Monitor Perekaman E-KTP

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Pemerintah terus memonitor progres perekaman e-KTP. Beberapa hambatan yang membuat lambat proses perekaman telah dicarikan solusinya. Daerah, diperbolehkan membeli printer sendiri. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan itu di Jakarta, Minggu (16/7).

Zudan mengakui, sebelumnya di beberapa daerah yang sempat ia kunjungi, seperti Ciamis dan Garut, proses pencetakan memang lambat. Printer yang dipunyai hanya dua. Padahal penduduknya banyak. Begitu juga dengan Kota Depok, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Namun kini daerah-daerah tersebut telah menambah untuk membeli printer dengan APBD.

Sehingga sekarang pencetakan lebih cepat. “Mengenai pencetakan di daerah ada yang baru 27 persen, ini sekarang daerah sudah meningkat cakupan pencetakan. Data Bapak menteri itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,” ujarnya. Tapi Zudan juga mengakui jika ada kendala lain yang kerap mengganggu proses perekaman dan pencetakan. Misalnya di beberapa daerah sering terjadi mati listrik.

Selain itu ada daerah yang sedang kehabisan tinta dan sedang menunggu kiriman dari distributor. “Ada yang SDM-nya dipindah ke luar Dukcapil. Pokoknya kompkeks deh. Maklum 514 kabupaten dan kota dan lebih dari 6000 kecamatan,” katanya. Untuk mengatasi itu lanjut Zudan, khusus untuk SDM, pihaknya telah melakukan pelatihan secara reguler.

Tidak hanya itu, telah dilakukan juga pelatihan yang sifatnya khusus. Pelatihan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi daerah. Bahkan Ditjen Kependudukan tiap hari membuka pelatihan secara gratis bagi pegawai di daerah. “Nah kalau tinta yang habis kita dorong provinsi untuk jadi koordinator dan supervisi cek dan ricek.

Bila terdesak bisa pinjam ke kota terdekat. Untuk yang listriknya mati-mati dan printer kurang boleh beli diesel dan printer dengan APBD. Kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam Permendagri,” tuturnya. Prinsipnya, lanjut Zudan, Ditjen Dukcapil di pusat, telah mengantisipasi permasalahan yang ada, mulai regulasi sampai dengan implementasi.

Tinggal daerah yang mengeksekusi. Misalnya, Permendagri diterbitkan agar komitmen daerah menguat. Tentu itu perlu keseriusan dari para bupati dan wali kota. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terkait blanko e-KTP per awal Juli 2017 sudah tercetak semua, yakni 7 juta. Saat ini di kantor Kependudukan di Pasar Minggu masih ada stok blanko sebanyak 1 juta keping. “Blanko e-KTP yang sudah kami distribusikan ke seluruh Indonesia sejak april 2017 sejumlah 5,9 juta keping. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment