Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Infrastruktur Kemaritiman

Pemerintah Tak Serius Libatkan Swasta

Pemerintah Tak Serius Libatkan Swasta

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA — Pemerintah perlu memastikan perlindungan dan kepastian bagi investasi swasta seiring dengan niatan mendorong kolaborasi swasta dan BUMN dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama di sektor maritim yang menelan dana besar.

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai pemerintah membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan infrastruktur kemaritiman. Menurutnya, untuk merealisasikan cita-cita pemerintah membangun poros maritim, pembangunan pelabuhan menjadi pekerjaan rumah mendesak.

“Contohnya untuk mengurai masalah fundamental dari sisi maritim, pekerjaan rumah pemerintah paling pokok yaitu mengembangkan kawasan penopang Tanjung Priok. Sudah ada rencana induk Tanjung Priok, namun karena pembangunan infrastruktur pelabuhan penopang membutuhkan dana besar, maka pemerintah harus membuka kemitraan dengan swasta,” kata Rusdi dalam diskusi Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional di Jakarta, Rabu (12/9).

 

Belum Serius

Sejalan dengan upaya itu, dia menyinggung keseriusan pemerintah mengajak swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur maritim. Untuk pembangunan pelabuhan saja, lanjutnya dananya cukup besar. Apalagi kalau dilihat dari rencana induk pengembangan Priok, terdapat keharusan membangun lebih dari satu pelabuhan.

Karena tantangan tersebut, ujar Siswanto, investor swasta sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum. Di sisi ini, tegasnya pemerintah dinilai masih lemah.

“Contoh paling anyar, yaitu sengketa KCN Marunda yang merupakan perusahaan kemitraan dari swasta dan KBN yang BUMN, namun malah digugat oleh KBN sendiri,” katanya.

Dalam kasus KCN Marunda, investor swasta yakni PT Karya Tekhnik Utama (KTKTU) pada 2004 memenangi tender pengembangan kawasan C01 Marunda yang dilakukan PT Kawasam Berikat Nusantara (KBN). Keduanya kemudian bersepakat membentuk usaha patungan PT Karya Citra Nusantara atau KCN, dengan porsi kepemilikkan KBN sebesar 15 persen dengan goodwill berupa bibir pantai, dan KTKTU sebanyak 85% dengan ketentuan menyediakan seluruh investasi pembangunan dan pengembangan dermaga yang letaknya di perairan. 

 

mza/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment