Koran Jakarta | November 21 2018
No Comments
Jaminan Kesehatan - Pemerintah Wajib Membantu BPJS Kesehatan

Pemerintah Tak Konsisten Jalankan Undang-Undang SJSN

Pemerintah Tak Konsisten Jalankan Undang-Undang SJSN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Defisit di BPJS Kesehatan selain disebabkan oleh kecilnya iuran, juga tidak konsistennya pemerintah menjalankan UU SJSN.

 

JAKARTA – Defisit keuangan yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) lebih disebabkan oleh dua hal, yakni tidak konsistennya pemerintah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan kecilnya iuran yang ditetapkan pemerintah.


Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ahmad Anshori, menanggapi teguran Presiden Joko Widodo kepada direksi BPJS Kesehatan terkait dengan tidak optimalnya kinerja badan tersebut sehingga terus mengalami defisit.


Anshori menyebutkan, besaran iuran kepada peserta yang ditetapkan pemerintah lebih rendah berbanding nilai keekonomian yang wajar yang sudah diusulkan oleh DJSN.


Berdasarkan perhitungan aktuaria DJSN di iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) semestinya 36.000 rupiah, namun oleh pemerintah ditetapkan 23.000 rupiah. Ini artinya ada selisih 13.000 rupiah per orang.


Lalu, untuk peserta kelas III seharusnya 53.000 rupiah, namun pemerintah menetapkan 25.500 rupiah. Untuk peserta kelas II dari semestinya 63.000 rupiah, tapi ditetapkan 51.000 rupiah. “Hal itu membuat biaya per orang per bulan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh peserta,” katanya.


Jadi, lanjutnya, sebenarnya sejak awal tahun (Januari) sudah bisa dihitung berapa kekurangan dana (defisit) yang akan terjadi.


Selain masalah kecilnya iuran, kata Anshori, pemerintah tidak konsisten melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU SJSN yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekurangan pendanaan, pemerintah wajib melakukan tindakan.


Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengatakan, selain dari iuran peserta, pemerintah berkewajiban menanggulangi sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Hal ini diatur dalam UU SJSN. “Pemerintah wajib membantu, karena ini merupakan jaminan sosial dan pelaksananya adalah badan negara,” katanya.


Menurut Dede, sebaiknya jika pemerintah mau membantu BPJS Kesehatan jangan setengah hati. “Kalau mau beri ‘infus’ ke BPJS Kesehatan, jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma 4,9 trilun rupiah, sampai Desember juga sudah ‘kejang-kejang’,” katanya.


Sebenarnya jika pemerintah menambah anggaran hingga 10–11 triliun rupiah pun, tidak akan memberatkan. “Ini demi menyelamatkan BPJS Kesehatan, dan demi kesehatan masyarakat,” katanya.


Sebagai Arahan


Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan teguran Presiden terhadap dirinya merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, BPJS Kesehatan memang berada langsung di bawah Presiden.


“BPJS Kesehatan berada di bawah Presiden secara langsung. Jadi sudah sepatutnya Presiden memberikan arahan kepada direksi BPJS Kesehatan. Kami akan patuh dan tunduk pada arahan Presiden,” ujar Fachmi.


Teguran tersebut, kata Fachmi, justru merupakan dukungan untuk koordinasi dengan pihak terkait. “Dalam pemahaman kami, teguran Presiden tersebut justru merupakan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk melakukan bauran kebijakan sesuai dengan hasil keputusan rapat tingkat menteri,” jelasnya. eko/ang/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment