Pemerintah Siap Hadapi Gugatan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 24 2017
No Comments
UU Pemilu - Kader Parpol dan Anggota DPR Tak Elok Ajukan Uji Materi

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Undang-undang Pemilu masih terus menuai polemik. Jalan akhir untuk menyelesaikan perdebatan dan polemik tersebut adalah di Mahkamah Konstitusi. Publik menunggu MK segera memutus gugatan ini.

Jakarta – Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan, sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dimohonkan oleh beberapa lembaga penggiat kepemiluan serta perorangan. Menghadapi gugatan, pemerintah menyatakan siap. “Enggak ada masalah. MK memberikan pintu kepada masyarakat yang tidak puas,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (12/9).

Menurut Tjahjo, masyarakat yang tak puas atas UU Pemilu dipersilahkan menggugat ke MK. Tapi, masyarakat. Jangan kemudian yang menggugat itu adalah anggota DPR, atau dari kader dan pimpinan partai. Sebab itu tak elok. Karena UU itu, dibuat oleh pemerintah dengan DPR yang notabene adalah representasi perwakilan partai.

“Jangan ada anggota DPR yang enggak puas ikut gugat. Jangan ada parpol yang enggak puas ikut gugat. Itu enggak boleh. Yang berhak nyatakan UU ini bertentangan dengan UUD adalah Mahkamah Konstitusi,” katanya. Bahkan kata dia, anggota DPR atau pimpinan partai harusnya sudah tak berkomentar lagi, mempermasalahkan UU yang sudah disahkan. Tidak elok dan tak pantas.

Ia contohkan UU Pemda yang digugat oleh para kepala daerah. Di mata dia, tak elok kepala daerah menggugat UU itu. “Kayak tata kelola pemerintahan. Pemerintah membuat UU Pemda, itu kan antara DPR dan pemerintah. Setelah jadi UU yang gugat bupati dan walikota. Ini kan enggak masuk akal. Nanti Kapolri buat aturan, terus digugat Kapolres, ini kan enggak masuk akal,” ujarnya.

Yang pasti, lanjut Tjahjo, karena sudah ada yang menggugat, pemerintah tentu siap menjelaskan di MK. Misalnya, saat Perpu tentang Ormas di gugat ke mahkamah, ia sendiri yang hadir di sidang menjelaskan itu. “Intinya siap. Saya kemarin menjelaskan kenapa HTI dibubarkan, saya jelaskan. Intinya untuk konsolidasi demokrasi.

Partai baru boleh ikut pemilu. Tapi buat jadi capres harus ditentukan dulu oleh masyarakat,” ujarnya. Sebelumnya, kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di MK, Jakarta Pusat, Senin (24/7) mengatakan, semua permohonan uji materi menjadi prioritas untuk disidangkan, termasuk uji materi yang terkait Undang- Undang Pemilu.

“Kalau prioritas, barangkali MK tak bisa memprioritaskan satu perkara dan tidak memprioritaskan perkara lain,” jalas Tjahjo. Namun, menurut Fajar, MK memahami bahwa ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, terutama urgensinya untuk kepentingan masyarakat. Adapun UU Pemilu memiliki urgensi yang dianggap mendesak terkait berjalannya sistem demokrasi.

Gunakan APBD

Tjahjo juga sempat bicara soal Pilkada serentak yang bakal digelar. Ia menyorot khusus para petahana yang maju lagi dalam pemilihan. Ia minta para petahana hati-hati dalam penggunaan anggaran daerah. Jangan sampai, kemudian dialokasikan anggaran yang jelas-jelas menguntungkan petahana dalam Pilkada. “Saya minta petahana tidak mengutak-atik APBD. Tidak perlu memotong atau mengalokasikan anggaran APBD untuk kepentingan kampanye dia dan tim suksesnya.

Ini perlu dihindari,” tuturnya. Tjahjo juga berharap pelaksanan Pilkada serentak 2018 bisa sukses. Kuncinya adalah tingkat partisipasi masyarakat, serta kontestasi yang berlangsung fair dan adil. Jangan gunakan politik uang demi kemenangan. Jangan pula, ada kampanye fitnah atau yang berbau SARA . Berkompetisi dengan mengendepankan gagasan. Bukan ujaran kebencian. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment