Koran Jakarta | June 24 2019
No Comments
Pemberantasan Koruptor - Penyidik KPK Akan Ikut Perlatihan ke Inggris

Pemerintah RI Dinilai Serius dalam Memerangi Korupsi

Pemerintah RI Dinilai Serius dalam Memerangi Korupsi

Foto : Koran Jakarta/Yolanda Permata Putri Syahtanjung
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief (kiri) bersama Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, seusai berdiskusi seputar program kerja sama Inggris dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk digital media training, di Jakarta, Senin (11/2).
A   A   A   Pengaturan Font

Sejumlah anggota penyidik KPK akan mengikuti pelatihan ke Inggris. Pelatihan ini diberikan karena Indonesia dinilai serius dalam memerangi korupsi.

JAKARTA - Pemerintah In­ggris akan memprioritaskan kerja sama dengan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) pada sektor beneficial ownership (BO) atau pengendali utama di setiap korporasi. Kerja sama ini sangat penting karena pemerintah Ing­gris menilai Indonesia termasuk negara yang serius dalam me­merangi korupsi.

“KPK pada bulan depan akan mengirimkan delegasi ke London untuk bergabung dalam pelatihan bersama di Pusat Koordinasi Antikorupsi Internasional,” kata Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn, seusai berdiskusi dengan pimpinan KPK sepu­tar program kerja sama Inggris dengan KPK dalam pemberan­tasan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Rob, dalam pelati­han tersebut, KPK Inggris atau Serious Fraud Office (SFO) akan memberikan peningka­tan kapasitas dalam bidang akuntansi forensik bagi KPK. Kerja sama ini sangat penting karena pihaknya menilai In­donesia termasuk negara yang serius memerangi korupsi.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerap­an Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi da­lam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Aturan ini dinilai akan mendorong transparansi in­formasi pada sektor beneficial owner dari korporasi. Inggris, tambah Rob, adalah negara pertama di dunia yang mem­bentuk situs khusus beneficial ownership untuk publik. Pada tahun pertama website ini di­akses lebih dari dua miliar kali.

“Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat me­nyembunyikan hasil korupsi mereka di tempat terpencil. Namun, kita tidak bisa santai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk Inggris, untuk Indonesia, dan negara lain yang serius memerangi ko­rupsi,” kata Rob.

Lebih Teknis

Wakil Ketua KPK, Laode Mu­hammad Syarif menjelaskan dalam pertemuan dengan Rob tersebut dibicarakan beberapa hal yang lebih teknis seperti pelatihan-pelatihan yang ber­hubungan dengan beneficial owner. Pelatihan tersebut ber­hubungan dengan pengadaan barang melalui elektronik dan tentunya pelatihan-pelatihan lain korupsi di private sektor.

“Kami bersyukur dengan melihat legislasi undang-un­dang (UU) di Inggris kami seka­rang memiliki Peraturan Presi­den tentang pemilik manfaat ini. Jadi para perusahaan yang didaftar di Indonesia harus me­nyebutkan nama siapa pemilik. Kalau dulu pemilik utamanya kan biasanya tidak ada di da­lam struktur perusahaan tetapi sebenarnya dikendalikan oleh orang itu,” kata Laode.

Laode mengatakan nanti­nya penyidik KPK yang akan dikirimkan ke Inggris untuk mempelajari sejumlah hal, khususnya tentang akutansi forensik. KPK banyak menye­lidiki dan menyidik bersama dengan SFO. Salah satu kasus yang ditangani bersama SFO terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk PT Garuda Indonesia.

“Ya kita akan membahas sedikit tentang itu, tetapi kasus khusus ini sebenarnya akan sele­sai. Saya berterima kasih, semua dokumen yang kami butuhkan sudah ada di tangan KPK seh­ingga tinggal menunggu penye­rahan,” kata Laode.

ola/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment