Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments
Dirjen Perhubungan Udara, Polana B Pramesti, Terkait Boeing 737 MAX 8

Pemerintah Resmi Melarang Operasional Boeing 737 MAX

Pemerintah Resmi Melarang Operasional Boeing 737 MAX

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Setelah pesawat Ethiopian Airlines ET302 yang menggunakan Boeing jenis 737 MAX 8 kecelakaan pada Minggu,10 Maret 2019, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan secara ketat terhadap dua maskapai yang saat ini menggunakan pesawat tersebut yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air Group.

 

Setelah berbagai pertimbangan yang matang dan melalui serangkaian proses pengecekan ketat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara resmi memutuskan untuk melarang pengopera­sian Boeing 737 MAX 8 di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh terkait hal tersebut berikut perbincangan Koran Jakarta dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Pola­na B Pramesti, di Jakarta, Kamis (14/3).

Resmi dilarang Bu?

Iya. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan larangan beroperasi bagi seluruh pesawat terbang B737 MAX 8 yang dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia di wilayah ruang udara Republik Indonesia, berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019.

Apa pertimbangannya?

Langkah ini ditempuh memperhatikan Continuous Airworthiness Notification to the International Community (CANIC) yang diterbitkan oleh FAA pada tanggal 13 Maret 2019 perihal updated informa­tion regarding FAA continued opera­tions safety activity related to the Boeing Model 737-8 and 737-9 (737 MAX) fleet dari Federal Aviation Administration.

Untuk faktor keselamatan?

Betul, pelarangan ini juga demi ter­penuhinya keselamatan penerbangan di Indonesia. Larangan terbang ini bukan merupakan bentuk sanksi, melainkan tin­dakan pencegahan dengan berbasis kepada pertimbangan safety agar dapat dilakukan inspeksi terhadap pesawat terbang tersebut.

Sampaikan pelarangan ini?

Sejauh ini permanen ya. Namun, larangan beroperasi ini tetap kita evaluasi sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan terpenuhinya keselamatan penerbangan.

Tapi, ada pengecualiankah?

Larangan beroperasi ini dikecualikan bagi penerbangan B737 MAX 8 yang bertujuan non-komersial, tidak membawa penumpang, dan ferry flight dalam rangka kembali ke lokasi perawatan atau penyimpanan pesawat terbang. Keselamatan penerbangan menjadi hal terpenting dalam pelayanan penerbangan. Bagi kami, keselamatan merupakan no go item yang tidak dapat ditawar.

Langkah apa saja yang dilakukan sebe­lum melakukan pelarangan?

Ditjen Perhubungan Udara telah mengambil langkah preventif terhadap B737 MAX 8 yang beroperasi di Indonesia dengan menetapkan larangan terbang sementara, untuk dilakukan ins­peksi yang sudah dimulai sejak tanggal 12 Maret 2019 lalu.

Selain itu?

Kami juga telah dan terus berkomunikasi dengan FAA dan manufaktur (Boeing Co) dalam menindaklanjuti hasil inspeksi terkait penerapan larangan terbang semen­tara. Ditjen Hubud juga terus berkoordinasi dengan KNKT dan operator penerbangan Indone­sia, terutama terkait dengan implikasi dari pelarangan terbang. m zaki alatas/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment