Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Ibu Kota Baru I Gedung Eksekutif dan Legislatif Dibangun melalui KPBU

Pemerintah Prioritaskan Lahan Milik Negara

Pemerintah Prioritaskan Lahan Milik Negara

Foto : Antara
KUNJUNGI Desa Telemow I Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengunjungi salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi calon ibu kota baru yaitu di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.
A   A   A   Pengaturan Font
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu tidak mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan.

 

PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembang­an Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro, menga­takan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia di seba­gian wilayah Kabupaten Pena­jam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan lahan lebih kurang 160.182 hektare.

Informasi dari pemerintah pusat, untuk pembangunan awal ibu kota baru Indone­sia dibutuhkan lahan sekitar 6.000 hektare. Sedangkan se­cara keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk memba­ngun ibu kota negara baru di­sebutkan lebih kurang 160.182 hektare,” kata Sekretaris Ba­dan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupa­ten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro, Selasa (8/10).

Hadi menjelaskan ber­dasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pemindahan ibu kota negara ke sebagian wila­yah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupa­ten Kutai Kartanegara itu ti­dak mengeluarkan anggaran pembebasan lahan.

Artinya, lahan untuk pe­mindahan ibu kota nega­ra Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang disiapkan adalah lahan milik negara.

“Pemerintah pusat meng­utamakan lahan milik negara dulu yang digunakan untuk pembangunan awal ibu kota baru, khususnya di wilayah Ke­camatan Sepaku,” ujar Hadi.

Lahan milik negara di wila­yah Kecamatan Sepaku yang jadi lokasi ibu kota baru In­donesia dikelola dua perusa­haan swasta melalui izin hak pengusahaan hutan (HPH) maupun hutan tanam indus­tri (HTI). Pemilik hak peng­usahaan hutan di wilayah Ke­camatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan milik Sukanto Tanoto.

Perusahaan swasta lainnya yang mengelola lahan negara di wilayah Kecamatan Sepaku PT ITCI Kartika Utama di Ke­lurahan Maridan milik Hashim Djoyohadikusumo adik Prabo­wo Subianto. Menurut Kemen­terian Kehutanan, jelas Hadi Saputro, kawasan konsesi peng­usahaan hutan yang dikelola oleh dua perusahaan swasta tersebut dapat dikurangi untuk kepentingan negara.

Skema Anggaran

Bappenas sebelumnya me­nyebutkan pembangunan ibu kota negara baru diperkirakan menelan dana sekitar 466 tri­liun rupiah. Angka tersebut di luar biaya lain yakni ope­rasional pemerintahan sela­ma masa pembangunan dan selama masa transisi. Jumlah anggaran sebesar 466 triliun rupiah itu dialokasikan dari tiga skema pembiayaan.

Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar ber­sumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 253,4 triliun rupiah atau seki­tar 54,4 persen. Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen menca­pai 123,2 triliun rupiah dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau 89,4 triliun rupiah.

Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pem­bangunan ibu kota negara itu akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan peminda­han ibu kota negara dimulai tahun 2024. Sedangkan per­siapan regulasi dan pengatur­an teknis termasuk rencana induk (masterplan) tata kota akan dilakukan mulai tahun 2020. Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment