Koran Jakarta | January 21 2018
No Comments
Wilayah Terluar - Penataan Ruang Perbatasan Harus Terintegrasi

Pemerintah Klaim Banyak Capaian

Pemerintah Klaim Banyak Capaian

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Selama pemerintahan Presiden Jokowi- Jusuf Kalla, berbagai perbaikan telah dilakukan di wilayah perbatasan. Wajah wilayah terluar itu kini berubah menjadi jauh lebih baik.

Jakarta – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, telah banyak capaian pembangunan di perbatasan negara. Pemerintah memang menaruh perhatian serius pada wilayah perbatasan. Percepatan pembangunan di tapal batas, merupakan implementasi dari Nawacita Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Jumat (12/1). Menurut Tjahjo, sudah banyak capaian pembangunan di wilayah perbatasan selama 2017. Misalnya, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Kata dia, di bidang pertahanan dan keamanan, telah dibangun pos angkatan laut dan dermaga. Salah satunya pembanguan Dermaga Sei Pancang.”Di luar itu, ada pembangunan sarana dan prasarana Pulau Karang Unarang di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara,” katanya.

Program pembangunan yang dilakukan pada 2017, kata Tjahjo adalah program pengelolaan batas wilayah negara. Program ini mencakup batas Negara wilayah darat. Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan terkait itu adalah pemeliharaan patok atau tugu. Pembangunan jalur inspeksi dan patroli di perbatasan Indonesia– Malaysia.

“Pemasangan chip pada patok atau tugu batas negara Indonesia–Malaysia. Pembangun pilar Indonesia-Timor Lestari sebanyak 80 pilar, pilar Indonesia-Papua Nugini sebanyak 10 pilar. Dan pembangunan dan renovasi Pos Pamtas sebanyak 4 unit,” tutur Tjahjo. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017, kata dia, juga menyangkut pembangunan batas negara wilayah laut. Di tahun kemarin, terkait ini telah dibangun pembangunan pos TNI AL. Dan yang paling strategis, pembangunan Dermaga Sei Pancang. Program pembangunan batas negara wilayah udara juga jadi perhatian serius pemerintah.

“Telah berjalan proses penetapan Air Defense Identification Zone. Penyelesaian Flight Information Region sektor ABC di Wilayah Kepuluan Natuna juga tengah dalam proses,” katanya. Tjahjo juga menjelaskan, pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi, pertama pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. Pemerintahan sendiri memang fokus mempercepat pembangunan di perbatasan. Karena ini merupakan penjabaran dari Nawacita ke-3. “Penataan ruang perbatasan harus mengintegrasikan tiga pendekatan, yaitu pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan lingkungan,” katanya.

Tentu saja, dalam proses pembangunan, selalu muncul masalah atau kendala. Masalah di kawasan perbatasan yang berhasil di identifikasi, antara lain segmen batas negara wilayah darat, laut dan udara, terisolir dan tertinggalnya wilayah tapal batas karena terbatasnya infrastruktur. Lalu, kondisi sosial ekonomi masih rendah. “ Juga masih ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga,” katanya.

Fokus Pengelolaan

Pengelolaan perbatasan itu sendiri lanjutan Tjahjo dibagi menjadi beberapa bagian. Pe r tama, yang terkait dengan batas wilayah negara. Permasalahan yang harus diselesaikan menyangkut ini adalah penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya. Kedua, yang terkait dengan lintas batas negara. “Misalnya pembangunan pos lintas batas terpadu dan antisipasi criminal border,” kata dia.

Ketiga pembangunan kawasan perbatasan. Kedaulatan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, konektivitas dan kedaulatan wilayah, adalah aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan. “Keempat kelembagaan. Yang terkait dengan ini adalah mekanisme perencanaan dan pengendalian terpadu, kapasitas aparatur dan masyarakat, kerjasama antar Lembaga internasional dan nasional,” ujarnya. Pemerintah juga kata Tjahjo tengah mengejar penyelesaian Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Masih terkait dengan itu, telah dilakukan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 10 PKSN dan 17 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri). n ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment