Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Penerimaan Pajak - Realisasi Penerimaan Pajak 2017 Diprediksi di Bawah 90 Persen dari Target

Pemerintah Kesulitan Capai Target

Pemerintah Kesulitan Capai Target

Foto : Sumber: Kemenkeu – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah tak perlu memaksakan diri untuk menggenjot penerimaan pajak di sisa waktu tahun ini karena dikhawatirkan justru kontraproduktif bagi perekonomian nasional.

JAKARTA – Realisasi penerimaan pajak tahun ini disangsikan bisa sesuai target yang diharapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 sebesar 1.283,6 triliun rupiah. Bahkan, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan di bawah 90 persen dari target pemerintah. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA ) memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun sebesar 89 persen dari target dalam APBN-P 2017, lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun lalu sebesar 81,5 persen. Meski demikian, pemerintah tidak perlu agresif menggenjot penerimaan pajak 2017 yang masih kurang 513 triliun rupiah di sisa waktu tiga bulan terakhir tahun ini.

Sebab, langkah tersebut justru dinilai kontraproduktif. Agar penerimaan pajak bisa maksimal, Direktur Eksekutif CITA , Yustinus Praswoto, menyarankan agar pemerintah fokus pada pengawasan terhadap bendahara pemerintah yang memungut pajak, penerimaan pajak pendapatan nilai (PPn) karena disinyalir masih banyak bocor, dan PP Nomor 36 Tahun 2017. “Seperti data Standard Charter ini banyak yang gedegede.

Fokus yang gede-gede saja, yang tidak ikut tax amnesty, tidak ikut SPT, kenai 30 persen harusnya sinyal itu jelas ditangkap oleh publik sehingga rasa keadilan terpenuhi,” kata Yustinus saat diskusi publik menyoal sengketa pajak di Jakarta, Rabu (11/10). Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum lama ini mengumumkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2017 mencapai 770,7 triliun rupiah atau 60 persen dari target tahun ini. Terkait potensi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall, Yustinus memprediksi pemerintah tidak akan menerbitkan utang baru untuk mencukupi kebutuhan anggaran selama tiga bulan ke depan. Sebab, lanjutnya, rata-rata belanja pemerintah hanya terserap 90 persen.

“Dengan penerimaan 89 persen, defisit 2,79 persen cukup aman,” kata dia. Dikenakan Sanksi Sementara itu, pengamat pajak, Ronny Boko, menambahkan, saat ini pemerintah hanya bisa melakukan penegakan hukum. Dia menambahkan wajib pajak yang membangkang bisa dikenakan sanksi, mulai surat paksa hingga penyanderaan (gijzeling). Ronny juga menyangsikan kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah dinilainya bakal kesulitan menggenjot penerimaan pajak 513 triliun rupiah selama Oktober–Desember 2017. Dia menggambarkan, dalam sehari paling tidak harus terkumpul lima triliun rupiah. “Mungkin nggak? Satu hari mendapatkan lima triliun rupiah. Nggak mungkin. Shortfall boleh, berarti konsekuensinya anggaran negara dipotong semua,” kata dia. ahm/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment