Koran Jakarta | August 18 2018
No Comments
Regulasi Pemilu

Pemerintah Ingin ”Presidential Treshold” Dipertahankan

Pemerintah Ingin ”Presidential Treshold” Dipertahankan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Wacana presidential threshold masih menjadi perdebatan. Sebagian fraksi partai di DPR, ingin ambang batas pencapresan dihapuskan. Sementara sebagian lagi, menginginkan itu tetap dipertahankan. Pemerintah sendiri berpendapat sebaiknya presidential threshold tetap ada.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu isu krusial yang belum juga disepakati adalah isu presidential threshold. Diakuinya, beberapa fraksi partai di Senayan, menginginkan aturan tentang ambang batas pencapresan dihapuskan. Sebagian lagi, ingin itu tetap ada. ”Tiga isu krusial masalah sistem pemilu, batas ambang atau parliamentary threshold dan presidential threshold,” kata Tjahjo, di Jakarta, Minggu (29/5).

Terkait parliamentary threshold, menurut Tjahjo, prinsip pemerintahan harus tetap ada. Bahkan pemerintah berpendapat ambang batas dinaikan, entah itu 4 persen atau 5 persen. Sementara menyangkut presidential threshold, pemerintahan juga beranggapan itu tetap diperlukan. Alasannya, tidak bisa kemudian partai baru yang belum teruji, sudah bisa mencalonkan presiden. Jadi, harus teruji dulu lewat pemilu. Lewat suara yang diraihnya sebagai manifestasi dari kepercayaan rakyat.

”Prinsip pemerintah soal parliamentary threshold naik dari 3,5 persen, mau 4 atau 5 persen terserah. Kemudian terkait dengan presidential threshold, masak mau 0 persen sih. Partai baru harus dibuktikan oleh suara masyarakat,” katanya. Pemerintah sendiri lanjut Tjahjo setuju jika presidential treshold tetap diberlakukan seperti sekarang ini, yakni 20 persen suara partai atau gabungan partai. Jadi tidak langsung begitu saja dihapuskan menjadi 0 persen.

”Makanya kami sepakat untuk 20 persen (presidential threshold),” kata dia. Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra Sandino berpendapat presidential threshold 20 persen tidak punya basis konstitusi yang jelas. Alasannya, ketika partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai tersebut memunyai kedudukan yang sederajat dengan partai-partai lainnya. Mereka tidak boleh didiskriminasi, termasuk atas dasar perolehan suara pemilu sebelumnya. ”

Sangat tidak adil jika dasar perolehan suara pemilu lalu dijadikan syarat mengajukan capres” ujarnya. Girindra juga berpendapat, berdasarkan konstitusi presiden dan DPR sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu akan jadi pertanyaan jika kemudian diberlakukan ambang batas. Ada kekhawatiran jika tanpa treshold, nanti akan banyak jumlah calon presiden. Menurut Girindra kekhawatiran itu tak berdasar.

”Bukannya hal itu bisa dieleminasi dalam putaran kedua. Misalnya ditentukan hanya dua pasangan calon,” katanya. Pembatasan pasangan calon di putaran dua, menurutnya, jauh lebih memiliki basis konsitusi mengingat peringkat pertama dan kedua pasangan calon ditentukan oleh rakyat di putaran pertama. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment