Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Regulasi Pemilu - Ambang Batas Parlemen Diusulkan Naik dari Semula 3,5 Persen

Pemerintah Ingin “Presidential Threshold” Tetap Ada

Pemerintah Ingin “Presidential Threshold” Tetap Ada

Foto : ANTARA/M Agung Rajasa
BAHAS RUU PEMILU - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbincang dengan Pimpinan Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu di sela-sela rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6). Rapat tersebut membahas sistem pemilu anggota DPR dan DPR, ambang batas parlemen, ambang batas presidensial, metode konversi suara, jumlah kursi tiap dapil anggota DPR dan pendanaan saksi parpol di TPS.
A   A   A   Pengaturan Font

kaPerdebatan mengenai perlu tidaknya ambang batas presiden belum putus. Namun, pihak Pemerintah tetap menginginkan adanya syarat ambang batas parlemen tersebut.

Jakarta – Pemerintah berpandangan presidential threshold dalam RUU Pemilu harus tetap ada. Pemerintah juga bersikukuh, ambang pemilihan presiden tidak bertentangan dengan konstitusi. “Presidential threshold sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (8/6).

Tjahjo berpandangan presidential threshold perlu dipertahankan, untuk memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Selain itu, presidential threshold juga untuk mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Tapi Pemerintah dapat mempertimbangkan pemikiran presidential threshold hanya mensyaratkan perolehan minimal 25 persen suara nasional pada pemilu sebelumnya bagi partai atau gabungan partai yang akan mengajukan pasangan capres dan cawapres tidak lagi mensyaratkan perolehan kursi,” tuturnya. Alasan Tjahjo, karena 20 persen perolehan suara belum tentu setara dengan 25 persen kursi. Artinya, 12 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 seluruhnya dapat membentuk gabungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Termasuk partai yang ikut pemilu lalu tapi tidak dapat alokasi kursi DPR. Sementara terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, pandangan pemerintah prinsipnya harus ada peningkatan dari 3,5 persen. “Parliamentary threshold di DPR juga tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Tjahjo. Parliamentary threshold kata Tjahjo, sejalan dengan upaya membangun sistem multipartai sederhana. Selain itu presidential threshold bertujuan untuk menciptakan sistem parlemen yang efektif dan pelembagaan sistem perwakilan.

“Ini sebagai upaya komitmen politik bersama membangun sistem pemerintahan presidensiil,” ujarnya. Sementara itu, sehabis berbuka puasa, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengabarkan bahwa dapat Panitia Khusus RUU Pemilu membahas lima isu krusial, kembali deadlock.

Rapat yang dilakukan sejak pagi, sama sekali belum ada kesepakatan. Masih terjadi perdebatan antar fraksi di DPR. “Rapat Pansus yang membahas lima isu krusial kembali deadlock. Rapat akan dilanjutkan lagi malam ini jam 20.00 WIB di ruang Pansus B DPR,” kata Bahtiar. Adapun lima isu krusial yang sampai saat ini belum juga disepakati, antara lain masalah parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu, alokasi kursi dan dapil. Pemerintah sendiri untuk isu presidential treshold bersikukuh tetap dipertahankan. Sementara banyak fraksi di DPR meminta itu dihapuskan.

Jangan Membebani

Sementara itu pembahasan Rancangan Undang - Undang Pemilu terus dikebut. Targetnya pada bulan Juni ini, regulasi yang bakal jadi payung hukum pemilu serentak 2019 bisa selesai dan disahkan. Salah satu wacana yang bergulir kencang, adalah soal dana saksi partai. Mayoritas fraksi partai di DPR, bahkan boleh jadi seluruhnya mengusulkan saksi partai dananya ditanggung APBN. “Ini harus ditolak.

Janganlah UU Pemilu terus menerus membebani keuangan negara,” kata Deputi Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi di Jakarta, Kamis. Kenapa dana saksi harus ditolak kata Apung, karena kalau itu direalisasikan, anggaran yang harus ditanggung negara lewat APBN sangat luar biasa besarnya.

Apung menaksir 15 triliun dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi partai. Karena itu ia berpendapat, dana saksi partai dibebankan negara tidak logis ditengah situasi APBN yang terus defisit. Pertama, ini akan membentuk wacana publik bahwa, pemilu di Indonesia semakin mahal, semakin memboroskan anggaran. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak, diharapkan pemilu semakin murah dan efisien. “Kedua, produk pemilu yang mahal saat ini ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang pro rakyat, justru politikus yang rakus dan jauh dari politik ekonomi rakyat,” katanya. ags/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment