Pemerintah Daerah Harus Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020 | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments
Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah, Hamid Muhammad, tentang Penerimaan Siswa Baru

Pemerintah Daerah Harus Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020

Pemerintah Daerah Harus Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020

Foto : ANTARA/RETNO ESNIR
A   A   A   Pengaturan Font
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan skenario-skenario terkait penyelenggaraan tahun ajaran baru sekolah. Meski begitu, Kemendikbud memastikan tidak akan menunda tahun ajaran baru hingga Januari 2020.

 

Belum adanya kejelasan terkait tahun ajaran baru ini membuat banyak pihak mempertanyakan, terutama terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. Kejelasan tersebut sangat penting mengingat penyelenggaraan PSBB di beberapa daerah akan sulit jika dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengupas hal tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan pe­nyelenggaraan PPDB tahun 2020?

PPDB tetap dilakukan, tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran, tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan, dan seterusnya. Kemu­dian jaga jarak itu harus dilakukan.

Daerah sebagai penyelenggara apakah sudah siap?

Untuk itu, kami meminta pemerintah daerah segera menetapkan petun­juk teknis (juknis) PPDB tahun 2020 untuk wilayah ma­sing-masing. Selain pene­tapan zona, kuota, dan jalur PPDB, pedoman tek­nis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat Coronavirus Disease (Covid-19).

Bagaimana arahan dari Kemen­dikbud kepada pemerintah daerah dalam persiapan PPDB ini?

Bagi daerah yang membutuhkan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring, merujuk pada Su­rat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelak­sanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Korona Virus Disease (Covid-19), dapat mengajukan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud.

Sudah berapa daerah yang menetapkan petunjuk teknis tersebut?

Sampai dengan tanggal 17 Mei 2020, terdapat 32 dinas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota yang melaku­kan pengajuan Integrasi Data kepada Pusdatin, Kemendikbud.

Berapa daerah yang melak­sanakan PPDB secara daring?

Berdasarkan Hasil Survei Pemantauan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 Dinas Pendidikan Provinsi, https://s.id/ppdb_provinsi, per tanggal 18 Mei 2020, provinsi yang melakukan PPDB secara daring baru ada tiga, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan provinsi yang melakukan PPDB secara campuran (daring dan luring) terdiri dari Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Kami mengimbau dinas pen­didikan yang belum menetapkan tata cara pelaksanaan PPDB di masa darurat Covid-19, baik secara daring, luring, atau campuran agar segera menetapkan tata cara tersebut.

Terkait kuota masing-masing jalur masuknya apakah ada pe­rubahan?

Dalam kebijakan Merdeka Bela­jar, untuk jalur prestasi yang semula boleh 15 persen diubah menjadi 30 persen. Sementara kuota jalur zonasi minimal 50 persen, afirmasi 15 persen, dan pindahan 5 persen.

Adapun di tengah pandemi ini, sesuai dengan Surat Edaran Men­dikbud tadi, untuk jalur prestasi pelaksanaannya berdasarkan aku­mulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Selain itu, prestasi aka­demik dan non-akademik di luar rapor sekolah juga bisa digunakan. m ma’ruf /P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment