Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Pascapemilu 2019 - Pihak yang Mendelegitimasi KPU Akan Ditindak Tegas

Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional

Pemerintah Bentuk Tim Hukum Nasional

Foto : ANTARA/Handout/Humas Kemenko Polhukam
BERI KETERANGAN - Menko Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan seusai memimpn rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5)
A   A   A   Pengaturan Font
Wiranto menyebut adanya seorang tokoh yang saat ini di luar negeri yang kerap menghasut masyarakat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu.

JAKARTA – Pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pascapemilu. Pascapemilu banyak sekali bermunculan tindakan-tindakan yang telah melanggar hukum.

“Hasil rapat salah satunya adalah kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, usai memimpin rapat tentang keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Wiranto mengatakan tim hukum nasional itu berisi para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten. Wiranto mengaku telah mengundang para pakar dan akademisi hukum untuk membicarakan tindakan-tindakan meresahkan pascapemilu itu.

Ketika ditanya apakah pernyataan Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, yang mengajak untuk melakukan people power termasuk pelanggaran hukum, Wiranto menjawab pihaknya akan mengkaji hal tersebut. “Siapa pun kita katakan. Apa mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah. Tatkala dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas,” ujar Wiranto.

 

Tindak Tegas

 

Wiranto juga mengingatkan pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu untuk menghentikan tindakannya. Aparat penegak hukum akan menindak tegas pihak-pihak tersebut. Ia mengatakan saat ini pemilu memasuki tahapan rekapitulasi suara. Dibutuhkan situasi keamanan yang kondusif agar KPU bisa menjalankan tugasnya.

Wiranto meminta masyarakat tak terhasut pernyataan yang mengajak untuk melakukan tindakan inkonstitusional dalam menyikapi hasil pemilu. Ia menyatakan negara telah menyediakan saluran hukum bagi pihak yang merasa dicurangi dalam Pemilu 2019. “Jadi, masyarakat jangan terhasut oleh ajakan-ajakan yang tidak benar, dan bagi seluruh masyarakat agar tenang dan tidak usah khawatir dan takut karena aparat keamanan tetap solid. TNI dan polisi menjaga ketertiban dan keamanan nasional,” lanjut dia.

Wiranto pun menyebut adanya seorang tokoh yang saat ini di luar negeri yang kerap menghasut masyarakat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu. “Ada lagi tokoh di luar negeri, setiap hari ‘ngomong-ngompori’ masyarakat, menghasut masyarakat, untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Itu juga tidak dibenarkan,” ujar Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial. Wiranto menegaskan perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

“Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional,” ujar Wiranto.

 

Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment