Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Komoditas Unggulan

Pemerintah Bebaskan Tarif Pungutan Sawit

Pemerintah Bebaskan Tarif Pungutan Sawit

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru pembebasan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perke­bunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Langkah itu dimaksudkan untuk mengantisipasi penu­runan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar internasional.

Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/12), menyebutkan aturan baru pembebasan tarif eks­por sawit tersebut dituang­kan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 yang merupa­kan perubahan dari PMKNo­mor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, yang mulai berlaku efektif se­jak 4 Desember 2018.

Beleid tersebut meng­atur tarif pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, dan produk turunannya. Pemerintah memberi­kan tarif nol persen alias membe­baskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO internasional di bawah 570 dolar AS per ton.

Sementara itu, apabila harga CPO internasional 570-619 dolar AS per ton, tarif pu­ngutan ekspor yang dikenakan 25 persen. Sedangkan apabila harga CPO internasional di atas 619 dolar AS per ton, tarif yang dikenakan sebesar 50 persen.

Aturan sebelumnya, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Pembebasan Tarif

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pereko­nomian Darmin Nasution me­nyebutkan, pembebasan tarif pungutan ekspor diberikan apabila harga CPO internasio­nal di bawah 500 dolar AS per ton.

Apabila harga CPO telah menca­pai angka lebih dari 500 dolar AS per ton, maka tarif pu­ngutan yang dikena­kan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Apabila harga CPO menca­pai angka di atas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali nor­mal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua. Darmin pun menjelas­kan perbedaan acuan harga CPO internasional tersebut.

“Nah itu ceritanya begini, kenapa jadi agak lambat kelu­arnya karena sebetulnya sum­ber yang kami pakai tadinya waktu rapat itu adalah harga bursa Malaysia. Sementara di keuangan ingin peraturan itu dasarnya harus kemen­terian.

Nah yang kementerian itu yang punya Kemendag, itu datanya adalah data Rotter­dam CIF dan Rotterdam itu secara rata rata lebih mahal 70 dolar dibandingkan dengan Malaysia itu. Oleh karena itu, di situ akan muncul kalau kita bilang 500 pada waktu nanti harga 500, di harga yang per­dagangan itu akan keluar di­tambah 70, jadi 570.

Hanya itu saja dan itu angkanya bedan­ya 70, tidak ada masalah,” pa­par Darmin saat ditemui usai menjadi pembicara kunci da­lam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, kemarin. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment