Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Aspirasi Daerah | Moratorium Pemekaran Masih Berlaku tetapi Papua Bisa Kecuali

Pemekaran Papua Tengah Dikaji

Pemekaran Papua Tengah Dikaji

Foto : ISTIMEWA
Tjahjo kumolo, Mendagri
A   A   A   Pengaturan Font
Usulan untuk memekarkan provinsi Papua dan Papua Barat menjadi pertimbangan tersendiri mengingat kepentingan strategis nasional.

 

JAKARTA – Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, seorang tokoh Papua, Abisai Rollo mengusulkan agar Papua dan Papua Barat kembali dimekarkan. Presiden Jokowi sendiri menangapi usulan itu menyatakan akan mengkajinya. Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemekaran Papua dan Papua Barat, bisa saja dilakukan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Menurut Tjahjo, pemerintah pusat tentunya akan mengkaji usulan tokoh Papua tersebut. Meski diakuinya saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan moratorium. Tapi, usulan pemekaran Papua bisa jadi pengecualian. Pertimbangannya adalah kepentingan strategis nasional. Dan, itu dimungkinkan, jika itu dipandang sangat strategis bagi kepentingan nasional Negara.

“Pemerintah memang belum mencabut moratorium pemekaran daerah. Tapi beda (usulan pemekaran Papua dan Papua Barat, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada, undangundangnya ada. Hanya tertunda saja,” ujar Tjahjo.

Namun tentunya, lanjut Tjahjo pemerintah perlu mengkaji itu lebih mendalam dan hatihati. Pemerintah akan menelaah pijakan hukumnya agar usulan itu bisa ditindaklanjuti. Yang penting, aspirasi atau usulan yang telah disampaikan tokoh Papua akan ditampung. Dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Pemerintah mencari dulu dasar hukum untuk memekarkan beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat. Kan atas aspirasi tokoh-tokoh Papua kepada Bapak Presiden. Intinya pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukum karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi, sudah diatur di UU Tahun 1999 kalau enggak salah, dasarnya itu,” tuturnya.

Sebelumnya saat di Istana Negara, Menteri Tjahjo juga menyoroti soal UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang masa berlakunya akan berakhir pada Tahun 2021. Menurut Tjahjo, pelaksanaan Otsus di Papua akan dilanjutkan. Bahkan ia menjamin itu. Hanya saja, akan dikaji berdasar hasil evaluasi pelaksanaan Otsus yang telah dilakukan pemerintah. Hasil evaluasi itu yang nantinya akan jadi dasar format pelaksanaan Otsus Papua kedepan. Pihaknya akan duduk bersama dulu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

“Yang penting kami sudah membuat evaluasi kajian mengenai Otsus dan nanti kami akan duduk bersama dengan tim Kemenkeu. Sebab, dananya dari sana dan Bappenas,” ujarnya.

Menjadi Tiga Provinsi

Pemekaran Papu pernah disulkan Gubernur Papua Barat, Abraham Ataruli pada awal 2012. Dia meminta agar Papua dimekarkan menjadi tiga provinsi. Provinsi tersebut adalah Papua Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan. Pemekaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah keamanan dan pemerintahan Papua.

“Alangkah baiknya provinsi Papua dimekarkan menjadi tiga provinsi, Papua Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan. Jadi ada tiga gubernur dan wakil gubernur,” kata Abraham Ataruli saat rapat bersama Tim pengawas (Timwas) Pemantau Otonomi Khusus Aceh-Papua di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (16/2/2012).

Lebih lanjut Abraham memperkirakan, pemekaran ini akan menjadi solusi konflik di wilayah tersebut. Pasalnya suku-suku di Papua tak cukup hanya diperhatikan oleh dua pemerintahan daerah seperti saat ini yaitu Papua dan Papua Barat. “Dengan pemerintahan kami diberi kesempatan dan membuat kami merasa memiliki jangan orang Papua ini kurang ini, kurang itu,” jelas Abraham. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment