Pembentukan 56 Desa di Konawe Cacat Hukum | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Investigasi Desa Fiktif I Bupati Konawe Diminta Evaluasi Perda Bermasalah

Pembentukan 56 Desa di Konawe Cacat Hukum

Pembentukan 56 Desa di Konawe Cacat Hukum

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Polda Sultra telah memeriksa kepala desa dan perangkat desa terkait 56 desa yang diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara itu.

 

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintah­an Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan, menegaskan pemben­tukan 56 desa yang berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) cacat hukum.

Berdasarkan hasil investiga­si tim gabungan Kemendagri, penetapan Perda Nomor 7 Ta­hun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabu­paten Konawe Nomor 2 Tahun 201, tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa dalam Wilayah Kabupatan Konawe, tidak melalui me­kanisme dan tahapan di DPRD.

“Betul bahwa perda yang ditetapkan oleh Bupati Konawe cacat hukum, berdasarkan keterangan memang tidak me­lalui mekanisme yang harus dilakukan lewat DPRD,” kata Nata dalam konferensi pers, di Operation Room Gedung B Ke­mendagri, Selasa (18/11).

Register Perda di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe yak­ni Perda Nomor 7 tahun 2011 tersebut adalah Perda Pertang­gungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. Oleh karena itu, 56 Desa yang tercantum dalam perda terse­but secara yuridis dikatakan cacat hukum.

Diperiksa Polda Sultra

Polda Sultra sendiri telah memeriksa kepala desa dan perangkat desa terkait 56 desa yang diduga bermasalah, dan berpotensi menimbul­kan kerugian negara itu. Hasil klarifikasi dan pendalaman pihak berwajib, terdapat 34 desa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa, dan 18 desa masih perlu pembenahan dalam aspek administrasi dan kelembagaan serta kelayakan sarana dan prasaran.

Sedangkan empat desa ditemukan dalam proses pen­dalaman hukum lebih lanjut karena terdapat inkonsistensi data jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari empat desa tersebut, dua desa masih perlu pendalaman secara intensif.

Nata mengaku telah mengo­munikasikan hasil investigasi ini kepada Mendagri Tito Kar­navian. Tito menginstruksikan untuk membenahi adminis­trasi dan tata kelola 56 desa di Konawe itu.

“Bupati harus segera mene­tapkan kembali perda-perda tersebut. Kemudian melihat kembali, mengevaluasi tentang desa itu yang sebenarnya,” im­buh Nata.

Saat ditanya tentang empat desa yang diduga fiktif, dalam paparannya, Nata menegaskan empat desa di Kabupaten Konawe itu tidak fiktif ke­beradaannya, namun tata ke­lola pemerintahannya tidak optimal karena cacat hukum.

“Tidak fiktif, kita garisbawa­hi tidak fiktif, desa tersebut ada. Oleh karenanya, kami lihat di lapangan, desa tersebut ada dan tidak fiktif. Hasil temuan yang kami dapat, ternyata desa tersebut ada, tetapi tidak berjalan tata kelola pemerin­tahannya secara optimal,” kata Nata. ags/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment