Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, Terkait RUU Pemindahan Ibu Kota

Pembahasan RUU Ibu Kota Bisa Paralel dengan Pembangunan Fasilitas

Pembahasan RUU Ibu Kota Bisa Paralel dengan Pembangunan Fasilitas

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menentukan lokasinya, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

Proyek yang memiliki nilai investasi kurang lebih 400 triliun rupiah ini direncanakan akan dimulai groundbreaking-nya pada 2020 mendatang. Terkait dengan parlemen juga memin­ta pemerintah agar secepatnya menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) ten­tang Pemindahan Ibu Kota.

Untuk mengupas hal tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Berikut hasil pembahasannya.

Apakah pemerintah sudah mem­berikan naskah akademik dan draf RUU terkait pemindahan ibu kota?

Belum. Jadi begini, sekarang ini kita DPR yang menjalankan tugasnya sesuai dengan komisi, tapi fungsi kita itu adalah legislasi, kemudian ang­garan dan pengawasan, ya udah kerja di situ aja. Nah, sekarang bagaimana Pak Presiden sudah menyampaikan suratnya ke DPR, oleh pimpinan sudah dibacakan, tinggal kita tunggu apa kelanjutannya. Sebab, kalau kaitan dengan kita adalah tentang UU. UU itu akan dimasukkan oleh pemerintah kajian berikut naskah akademik dan RUU, saya menyakini kalau itu masuk kita bisa cepat mem­bahasnya.

Anda bilang harus ada RUU lain yang juga ikut diubah?

Kita lihat mana yang prioritas saja, misalnya UU tentang ibu kota, itu saja dulu, yang lain mengikuti.

Apakah nanti UU Ibu Kota dire­visi atau dihapus, lalu dibuatkan yang baru?

Kita lihat usulan dari pemerintah seperti apa, bisa membuat UU baru, bisa revisi dari UU yang sudah ada, UU 29 Tahun 2007. Kita belum lihat, kan bisa saja misalnya pemerintah mengajukan UU baru, atau bisa juga UU Revisi, tunggu saja dari pemerintah, kalau ada UU lain yang terkait silahkan jalan pararel aja, tapi UU yang pokoknya yang harus kita selesaikan.

Lalu, dari Komisi II melihat ibu kota baru apakah perlu dijadikan daerah otonom?

Belum tahu kita ya, bisa juga dia dalam bentuk daerah administratif juga, karena ini kan kecil. Jadi, jangan membayangkan ibu kota yang baru sama dengan DKI Jakarta, mungkin ini lebih kecil dari DKI. DKI ini kan semuanya di sini, pemerintahan, eko­nomi, bisnis, budaya, politik, semua ada di sini. Ke depan, saya bayangkan ibu kota yang baru tidak seperti DKI, jadi memang khusus untuk pusat pemerintahan, sehingga DKI tetap akan seperti ini.

Apakah nanti kepala daerahnya ditunjuk langsung oleh Presiden?

Iya bisa juga begitu. Makanya, UU pemerintahan daerahnya juga harus diubah.

Berarti belum ada yang masuk sama sekali di DPR?

Belum, belum. Saya kira nanti akan masuk di awal-awal periode. Sembari pemerintah silakan menjalankan tugasnya, membuat kajian yang kom­prehensif, kemudian menyiapkan hal-hal yang berada di dalam area pemerintah. Ada yang berpikir bahwa selesai dulu UU, baru melakukan keg­iatan. Saya kita tidak begitu. Pemer­intah silakan menjalankan kegiatan yang ada di wilayahnya dulu ya. Misalnya memperbaiki jalan di sana, kan itu biasa saja, bukan kegiatan yang khusus untuk penempatan ibu kota yg baru.

Kalau untuk groundbreaking, boleh dilaksanakan?

Saya kira groundbreaking belum, tetapi fasilitas-fasilitas penunjang sebagai fasilitasnya provinsi itu jalan saja. Kan gak ada urusannya, ada ibu kota atau tidak ada ibu kota, jalan itu harus diperbaiki, saluran harus diperbaiki, drainase segala macam, sama dengan pembangunan biasa aja. Mungkin yang akan penanda dimulainya itu adalah, misalnya, Kan­tor Kepresidenan, batu pertama atau groundbreaking, mungkin itu yang menunggu RUU-nya jadi. trisno juliantoro/AR-3.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment