Pembahasan RAPBD Harus Tepat Waktu | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta

Pembahasan RAPBD Harus Tepat Waktu

Pembahasan RAPBD Harus Tepat Waktu

Foto : ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
A   A   A   Pengaturan Font
Hingga sekarang, pembahasan RAPBD DKI Jakarta untuk tahun 2020 masih belum selesai. Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah memberi tenggat bahwa dokumen RAPBD sudah harus diserahkan Pemprov DKI dan DPRD DKI tidak boleh lewat dari tanggal 30 November 2019.

 

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta mewawa­ncarai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Jakarta. Wawancara dilakukan di sela-sela acara

Musyawarah Nasional IV Aso­siasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019, di Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Pembahasan APBD DKI Jakarta hingga sekarang belum selesai, tanggapan Anda sebagai Mendagri?

Dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang mengurusi masalah itu namanya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sekarang ada beberapa daerah yang mengajukan, seperti Papua. Tapi sudah ada beberapa provinsi lain (yang telah menyerahkan do­kumen RAPBD). Nah, DKI Jakarta itu belum. Tapi kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya (do­kumen RAPBD) tepat waktu.

Dan nanti kita kan memiliki variabel-variabel ya, untuk mengu­kur, misalnya masalah kesehatan. Kesehatan itu harus 20 persen, affirmative action kemudian. Saya ulangi pendidikan itu 20 persen, masalah kesehatan 15 persen.

Bagaimana penjabaran soal affirmative ac­tion tersebut?

Nah, yang af­firmative action ini harus dikerjakan, tapi kita juga mendo­rong menyampaikan supaya pendi­dikan kesehatan tadi dalam bahasa Presiden jangan hanya membuat program hanya send. Artinya pro­gram-program saja, tapi program itu benar-benar delivered. Artinya dirasakan menyentuh masyarakat, karena ada beberapa daerah yang kita lihat program yang real kalau kita bongkar ini bukan DKI Jakarta yang saya maksud ya, ada yang program yang menyentuh masyarakat itu tak sampai 20 persen. Sementara yang untuk aparaturnya 50-an sampai 60-an persen.

Padahal harusnya terbalik, program yang untuk menyen­tuh masyara­ktnya harus jauh lebih besar dibanding untuk aparaturnya, kira-kira begitu.

Kalau Pemprov DKI Jakarta telat menyerahkan dokumen RAPBD, apakah ada konsekuen­sinya?

Insya Allah tepat waktu lah, kita akan bangun komunikasi terus-menerus.

Sudah ada rencana untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta?

Kita akan membuka komunikasi agar tepat waktu.

Beralih sedikit ke soal rencana grading organisasi kemasyarakatan, mungkin bisa dijelaskan?

Ormas ini kan banyak sekali ya ada 400 ribu lebih, dan ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Kalau bicara or­mas ini teman-teman, ormas itu to­long dicatat, ormas itu lahir dengan adanya sistem negara nation state. Semenjak revolusi Prancis, kerajaan hilang, kemudian diganti dengan negara bangsa yang dipimpin oleh Presiden. Nah, untuk mem-balance, mengimbangi dominasi negara supaya nanti tidak terjadi otoriter maka muncul lah namanya civil society, masyarakat sipil.

Salah satu wujud masyarakat sipil itu adalah kebebasan untuk berorganisasi berserikat, berkum­pul. Namanya boleh untuk mem­bentuk ormas, organisasi kema­syarakatan. Organisasi ini bukan hanya bergerak di bidang politik saja, ada yang brgerak di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, ada juga yang di bidang politik. Ideologinya macam-macam, warnanya banyak sekali, ini penting ormas ini untuk menjadi penyeimbang dari domi­nasi negara supaya tidak mengarah ke negara otoriter. agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment