Koran Jakarta | May 22 2019
No Comments
GAGASAN

Peluang Terapkan Cukai Mobil

Peluang Terapkan Cukai Mobil

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Kemacetan Jakarta menurut riset “Tom-tom Traffic Index 7” Januari 2019 pukul 17.23 WIB, kecepatan kendaraan hanya 20 km/jam. Sedangkan paling optimal, kecepatan kendaraan hanya 23 km/jam. Hasil ini selaras dengan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang mencatat kecepatan rata-rata lalu-lintas 20–21 km/jam.

Waktu berhenti sekitar 60 persen dan waktu bergerak 40 persen. Sumber kemacetan antara lain kenaikan jumlah kendaraan bermotor tak sebanding pertumbuhan jalan. Polda Metro Jaya mencatat, pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta setiap hari mencapai 1.130. Sedang jumlah kendaraan yang melintas di Jakarta 11.362.396.

Rinciannya, 98 persen kendaraan pribadi. Sisanya kendaraan umum. “Tom-tom Traffic Index” menyebutkan, kemacetan paling parah terjadi pukul 07.00-08.00 dan 17.00-18.00. Setiap Senin, kemacetan Jakarta bertambah hingga 68 persen. Sementara itu, Jumat pagi paling lengang. Kamis sore menjadi hari paling macet dengan penambahan waktu tempuh hingga 98 persen dari hari-hari lainnya.

Hampir setiap tahun, penduduk Jakarta bertambah. Kepadatan ini juga menyebabkan kemacetan menjadi-jadi. Untuk mengurai, dibangunlah Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), jalur tambahan Transjakarta, 3 in 1 hingga pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil genap. Kebijakan tersebut diharapkan mengurai kemacetan Jakarta.

Dalam ilmu ekonomi, jalan raya dapat dikaitkan dengan barang public yang bersifat non excludable dan non rivalry. Artinya, siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang tersebut dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal sama. Jalan raya saat lengang disebut sebagai barang publik.

Namun apabila jalanan padat/macet, dapat disebut sebagai sumber daya milik bersama. Berbeda dengan barang publik, sifat sumber daya milik bersama adalah non excludable dan rivalry. Jalan raya yang padat tersedia secara gratis. Tetapi setiap pemanfaatan oleh seseorang akan mengurangi peluang orang lain. Inilah yang terjadi di Jakarta sekarang.

Kemacetan telah mengurangi peluang orang lain menggunakan fasilitas jalan raya (rivalry). Pembangunan berbagai jenis transportasi diharapkan dapat menjadi solusi. Dengan melihat realita, kemacetan Jakarta tidak kunjung mereda, bahkan justru bertambah.

Padahal sudah banyak fasilitas dan infrastruktur dibangun untuk mengatasi kemacetan, di antaranya TransJakarta sejak 2003, commuter line, flyover, dan underpass di berbagai titik. Solusi kemacetan hanyalah berbentuk penambahan jenis transportasi. Lalu bagaimana dengan pembangunan MRT, LRT dan berbagai fasilitas baru lain? Apakah dapat dikatakan sebagai strategi pengulangan sistem lama?

 

Cukai

 

Negara dapat mengenakan cukai terhadap kendaraan roda empat yang memenuhi jalanan Jakarta. Berbeda dengan pajak, cukai dikenakan pada suatu komoditas karena pegaruh negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Atas pengaruh negatif tersebut, diharapkan cukai dapat menekan penggunaan kendaraan roda empat.

Secara definisi, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, di antaranya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup. Bisa juga pemakaiannya perlu pembebanan demi keadilan dan keseimbangan.

Sejauh ini cukai yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berupa etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol. Juga hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. DJBC dapat bekerja sama dengan Pemprov DKI mengimplementasikan cukai yang dapat dikenakan pada roda empat pelat B dan non-B.

Pengenaan cukai dapat dilakukan saat pengeluaran dari pabrik/tempat penyimpanan yang akan dijual di Jakarta. Selanjutnya, pembeli membayar sebesar harga jual kendaraan tersebut termasuk cukai. Jadi, sifatnya hanya pengenaan cukai bila membeli kendaraan baru di Jakarta. Sedangkan masyarakat yang sudah telanjur memiliki kendaraan roda empat berpelat B dapat dikenai cukai sesuai perlakuan kategori non-B.

Pelat non-B dapat dikenai cukai pada pos-pos tertentu ketika memasuki kota Jakarta yang bersifat door to door dengan tarif lebih kecil. Dalam setiap kebijakan baru, biasanya ada pro dan kontra. Maka, kebijakan harus lebih dulu melewati berbagai kajian dan pertimbangan para pakar. Apabila jauh lebih menguntungkan, kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Begitu sebaliknya, apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar atau bahkan merugikan, kebijakan tersebut harus ditolak. Itulah pentingnya menyusun cost and benefit analysis. Jadi, apa saja keuntungan kebijakan cukai kendaraan roda empat di Jakarta tersebut ? Tentu saja kemacetan kota Jakarta dapat berkurang karena masyarakat akan berpikir ulang membeli kendaraan baru.

Ini dapat menekan pertambahan kendaraan roda empat. Menciptakan paradigma baru kepada masyarakat bahwa penggunaan transportasi umum akan lebih hemat, nyaman, dan tepat waktu dari bermobil pribadi. Meski sejatinya cukai hanya untuk membatasi penggunaan kendaraan, juga dapat menambah pemsukan negara.

Apabila kemacetan berkurang, penggunaan kendaraan roda empat berkurang, dapat menciptakan penurunan polusi udara di Jakarta. Ini peluang menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran karena pemerintah akan membutuhkan pegawai memungut cukai.

 

Nova Enggar Fajarianto, Pegawai Kementerian Keuangan

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment