Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Antisipasi Krisis - Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp212 Triliun

Pelemahan Kurs Rupiah Menambah Beban Utang

Pelemahan Kurs Rupiah Menambah Beban Utang

Foto : ANTARA/Rivan Awal Lingga


>>Yield atau imbal hasil SPN kini makin meningkat. Ongkos bayar utang jadi tinggi.

>>Defisit anggaran per Agustus 2018 mencapai 150 triliun rupiah atau 1,02 persen.

A   A   A   Pengaturan Font

 

 

JAKARTA - Pelemahan kurs rupiah yang mencapai lebih dari sembilan persen pada tahun ini bakal menambah beban utang pemerintah. Membengkaknya beban itu berasal dari selisih kurs pada asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018. Selain itu, kenaikan suku bunga surat berharga negara (SBN) baru juga meningkatkan ongkos bayar utang.

Ekonom Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda, mengatakan asumsi makro pada APBN 2018 rupanya tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 13.400 rupiah. “Itu sudah nggak mungkin masuk ke situ.

Sebab, saat ini rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah mencapai 13.987 rupiah (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia),” ungkap dia, ketika dihubungi, Rabu (12/9). Dengan demikian, selisih kurs rupiah dalam asumsi APBN dan rata-rata kurs sudah mencapai 587 rupiah. Selain dari selisih kurs, berakhirnya era dana murah membuat pemerintah harus menawarkan bunga SBN lebih tinggi agar investor tertarik.

Ini seiring dengan meningkatnya credit default swap (CDS) Indonesia. “Yield surat perbendaharaan negara (SPN) kini makin meningkat. Ongkos bayar utang jadi tinggi. Suku bunga relatif mahal, kita sekarang harus hati-hati,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Senin (10/9).

Kenaikan CDS merupakan cerminan dari meningkatnya persepsi risiko investasi menyusul munculnya sejumlah sentimen negatif pada emerging market termasuk Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg, CDS Indonesia dengan jangka lima tahun pada awal pekan ini mencapai 148,48, atau naik dari posisi minggu lalu di level 143,67.

Pergerakan CDS itu seiring dengan peningkatan bunga SPN. Menurut Menkeu, SPN untuk tiga bulan diperdagangkan di 5,29 persen (per 10 September 2018), atau naik dari sebelumnya rata-rata 4,7 persen. Yield SPN 3 bulan di lelang berikutnya diprediksi bergerak di kisaran di 5,4-5,7 persen.

Terkait beban APBN, Chandra menambahkan jika rupiah terus melemah dan makin jauh dari asumsi APBN maka subsidi dipastikan akan semakin besar. Konsekuensinya penerimaan negara harus naik. Jika tidak, defisit APBN akan melebar. Dia mengingatkan UU Keuangan Negara menyebutkan defisit anggaran tidak boleh lebih dari tiga persen.

Ini perlu diperhatikan lagi. “Karena sebenarnya dari tiga persen itu, sebesar 2,5 persen adalah national deficit, defisitnya APBN. Nah, yang 0,5 persen itu defisitnya pemda. Jadi, menyorotinya jangan yang tiga persen saja, tapi 2,5 persen itu sudah warning sebenarnya,” papar Chandra.

Selain meningkatkan penerimaan, lanjut dia, untuk menambal defisit tersebut paling gampang biasanya menarik utang baru. Padahal, kepemilikan asing di obligasi pemerintah sudah mencapai 39 persen. Artinya, ini akan menjadi isu politik.

 

Utang Baru

 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan sepanjang semester II-2018 akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sekitar 212 triliun rupiah.

“Diterbitkan SBN itu bukan hanya untuk defisit, tetapi juga untuk refinancing utang plus untuk pembiayaan antara lain PMN (penyertaan modal negara), jadi lebih kurang 212 triliun rupiah sampai akhir tahun ini,” jelas Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Scenaider Siahaan. Kementerian Keuangan melaporkan defisit anggaran per Agustus 2018 sudah mencapai 150 triliun rupiah atau 1,02 persen dari target defisit.

Dengan demikian, masih ada sekitar 175 triliun rupiah bagi ruang defisit anggaran tahun ini. “Sepertinya defisit yang di APBN 2,19 persen dari PDB (produk domestik bruto) akan turun menjadi sekitar 2,12 persen PDB atau lebih kecil lagi,” ungkap Scenaider. Utang pemerintah per akhir Juli 2018 mencapai 4.253,02 triliun rupiah, tumbuh 12,51 persen dibanding setahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.804,42 triliun rupiah atau 42,42 persen merupakan utang valas yang sebagian besar berdenominasi dollar AS. Dari total utang pemerintah, yang jatuh tempo di tahun ini mencapai 395,97 triliun rupiah. Dari total yang jatuh tempo, utang dalam dollar AS mencapai 113,06 triliun rupiah, jika menggunakan kurs 13.400 rupiah per dollar AS. 

 

ahm/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment