Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments

Pelajaran dari Kisruh Perparkiran

Pelajaran dari Kisruh Perparkiran

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Beberapa hari lalu terjadi kisruh masalah perparkiran di Bekasi. Sebuah video viral menampilkan tekanan beberapa ormas di Kota Bekasi agar diberi jatah pengelolaan parkir di mini market. Video itu diambil ketika beberapa ormas berunjuk rasa pada 23 Oktober 2019 di SPBU Narogong, Rawalumbu, Bekasi.
Ya itu hanya sebagian dari sekian banyak kasus perparkiran di tanah air. Rebutan lahan parkir sering memunculkan berbagai kasus tawuran karena. Bahkan tak jarang sampai menimbulkan perkelahiran dan bunuh-bunuhan untuk memperebutkan lahan parkir.

Memang masalah parkir ini cukup pelik. Pengusaha kelas menengah seperti pemilik mini market tentu tak mau gara-gara parkir, kehilangan konsumen. Masih banyak tukang parkir liar yang berkeliaran. Parkir jenis ini maunya hanya menerima uang. Ketika ada kendaraan datang dia tidak ada atau hanya berteduh. Begitu kendaraan mau meninggalkan tempat, tukang parkir liar seperti ini lalu mendatangi untuk minta uang.

Parkir memang lahan paling enak karena tidak usah mengeluarkan keahlian, seseorang di pinggir jalan bisa mengatur kendaraan dan minta uang. Potensi keuangan dari parkir inilah yang kerap menjadi sumber keributan di antara kelompok-kelompok. Mereka mau saling menguasai suatu wilayah atau kalau ada yang mau ambil bagian harus setor kepada kepala kelompok.

Terkait kasus di Bekasi di mana wali kota mengaku menjalin kerja sama dengan ormas untuk mengelola parkir sempat membuat kegaduhan. Sebab masih simpang siur dan cukup langka bahwa ormas dikerjakan untuk memungut parkir. Alasasan wali kota Bekasi Rahmat Efendi untuk memberdayakan ormas.
Namun dari pihak pengusaha mini market mengaku belum mendapat sosialisasi atas penugasan ormas untuk mengelola parkir di tempatnya. Ini jelas aneh. Bagaimana mungkin pemilik lahan tidak diberitahu. Jadi, ada yang belum dijalankan seperti penginformasian kepada pengusaha bahwa wali kota telah menunjuk ormas tertentu untuk mengelola parkir.

Apalagi terdapat banyak perbedaan juga dengan kepala pendapatan daerah Bekasi tentang rentang tugas dan pengeluaran surat tugas. Kasus tambah runyam ketika diperlihatkan kepada pengusaha mini market, ternyata surat tugas sudah kedaluwarsa.

Jadi, kreasi wali kota boleh saja dicoba, tetapi mestinya dijalankan secara baik. Tentu pertama-tama ada sosialisasi kepada pengusaha mini market bahwa wali kota telah menugaskan ormas tertentu untuk menarik parkir. Kemudian, besaran tarif harus dibicarakan bersama antara pemilik mini market, dispenda, wali kota, dan kalau perlu masyarakat. Kalau mau adil harus ada uji kelayakan ormas agar tidak terjadi kecemburuan antarormas.

Sebenarnya langkah wali kota ini terhitung aneh karena biasanya kerja sama memungut uang dengan badan usaha, bukan ormas. Sebab sampai kini image ormas berbeda dengan badan usaha. Jangan-jangan hasil parkir untuk ormas saja tidak cukup, apalagi kalau harus dibagi dengan dispenda.

Jadi, peristiwa di kota Bekasi ini mesti menjadi pelajaran. Jangan sampai para pengusaha menjadi takut membuka bisnis karena ketidakjelasan, apalagi kalau sudah menyangkut atau membawa-bawa ormas. Sebab kalau terlalu tinggi seperti 2.000 rupiah sekali parkir untuk sepeda motor ya lumayan mahal. sebab biasanya orang ke mini market tidak lama dan dalam sehari bisa beberapa kali datang.

Kadang pembeli juga mencari mini market yang tidak ada pungutan parkir. Begitu melihat ada tukang parkir, biasanya pembeli batal dan mencari tempat lain. Hal seperti ini jelas akan merugikan pengusaha minimarket.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment