Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Revisi Rencana Tata Ruang

PDIP Soroti soal Reklamasi hingga Trotoar

PDIP Soroti soal Reklamasi hingga Trotoar

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Dewan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memasukkan poin strategis dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Salah satu poin strategis itu adalah soal pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

“Ya yang sangat strategis, soal reklamasi. Karena itu me­nyakut hal-hal yang sangat prinsip. Maka minta pada Bapemperda yang saat itu kita tugaskan untuk menuda pem­bahasan revisi RDTR itu untuk dibahas pada periode sekarang ini,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat Diskusi Fraksi PDIP, Rabu (11/9).

Dalam diskusi bertemakan “Menyongsong Revisi Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)”, Gembong mengakui pembahasan revisi Perda RDTR itu terkesan lama karena pihak eksekutif mengirim draf Perda seminggu sebelum pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta yang baru. Padahal, ungkap­nya, Perda RDTR merupakan Perda yang sangat prinsip se­bagai payung hukum penataan Jakarta ke depannya.

“Nanti kita perlu dalami satu persatu-satu, misalkan ada rencana penggabungan pulau reklamasi kedalam RDTR jadi daratan. Soal defi­nisi itu mesti kelar dulu, defi­nisi pulau apa, definisi daratan apa,” katanya.

Selain soal reklamasi, pihak­nya juga menyoroti soal pen­anggulangan banjir di Jakarta. Dia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rencana induk penanggulan­gan banjir sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) terkait. Begitupun soal penataan trotoar dan transportasi.

Pedagan Kaki Lima

Di tempat yang sama, peng­amat tata kota, Nirwono Joga, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mencari pem­benaran atas kebijakan yang dikeluarkan dalam merangkul pedagang kaki lima (PKL) di trotoar. Apalagi sterilisasi gang­guan pejalan kaki di trotoar te­lah diatur dalam UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

“Kalau ada peraturan di bawahnya seperti Permen PUPR, Perda dan Pergub itu melanggar UU, yah harusnya kita kembalikan ke UU seba­gai aturan yang lebih tinggi. Jangan malah menjadi alasan pembenaran melakukan itu padahal jelas melanggar UU,” kata Nirwono.

Nirwono juga meminta agar DKI jangan mengambil contoh kota maju di negara lain dalam merangkul PKL di trotoar. Ti­dak hanya kultur yang berbeda, tapi tingkat kesadaran masya­rakat Indonesia dengan negara lain juga tidak sama.

Anis berpandangan pena­taan PKL di trotoar bisa dilaku­kan karena berkaca dari kota besar seperti New York, Amer­ika Serikat. emh/pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment