Payung Hukum Jalan Berbayar Sedang Digodok | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Dasar Hukum ERP

Payung Hukum Jalan Berbayar Sedang Digodok

Payung Hukum Jalan Berbayar Sedang Digodok

Foto : ISTIMEWA
Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyiapkan peraturan daerah (perda) untuk jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Pihaknya men­argetkan operasional ERP akan dimulai tahun depan.

“Tentu akan ada perda ter­kait dengan ERP. Kita harapkan semuanya tahun depan ter-de­liver dengan baik tahun depan. Kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pemba­ngunan dan operasional, kita harapkan paling lambat 2021 sesuai dengan ingub 66,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Jakar­ta, Senin (18/11).

Diakuinya, penerapan ERP sempat terganjal karena masih proses naskah akademis, be­lum memasuki tahap verbal. Dia memastikan, rancangan perda jalan berbayar itu akan masuk program legislasi daerah tahun depan di DPRD DKI Jakarta.

“Semua tentu dengan regulasi di atasnya ada Peraturan Pemer­intah (PP) PP 32 ada PP 37 untuk jalan berbayar itu ada retribusi (nggak lari dari situ). Ka­lau di Jakarta, PP 32 Tahun 2012 seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP ditinjau dari empat aspek, ke­cepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, lingkungan,” kata Syafrin.

Menu­rutnya, t i ngkat kecepatan di ruas jalan proto­kol di Jakarta sudah memenuhi Peraturan Pemerintah tahun 2012 yakni di bawah 30 kilome­ter per jam. Namun, katanya, sejak diterapkannya perluasan ganjil genap, tingkat kecepatan kendaraan di Jakarta meningkat dari 25 kilometer per jam jadi 31 kilometer per jam.

Kajian Komprehensif

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri mengatakan, penerapan jalan berbayar harus me­miliki kajian komprehensif terlebih dahulu. Dia berha­rap, penerapan jalan berbayar itu ha­rus berkeadilan.

“Harus li­hat kajiannya dulu. Nanti jangan sampai orang memandang, sudah bayar pajak tapi mau melintasi jalan juga harus bayar lagi. Kita tunggu kajiannya, reaksi masyarakat bagaimana,” kata Misan.

Dia mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo sudah tepat agar masyarakat tidak di­bebani lagi banyak peraturan. Dia juga menilai jalan protokol di Jakarta belum siap diterapkan ERP untuk alasan mengurangi kemacetan.

“Kalau banyak peraturan, ma­syarakat pusing. Kalau untuk me­ngurangi kemacetan, ya kurangi mobilnya. Perbanyak angkutan umum. Kalau di Margonda kan lebih macet di Jakarta, mungkin juga mereka butuh pendapatan daerah lebih banyak, kalau di DKI kan sudah besar PAD-nya,” tegas Misan

Sebelumnya, BPTJ mengata­kan alan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan Jabodeta­bek mulai 2020 termasuk Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. “BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, se­dangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda (Depok) dan Tangerang,” kata Ke­pala BPTJ, Bambang Prihartono.

Selain menyusun peta ja­lan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini ber­laku karena ERP akan dimasuk­kan dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). pin/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment