Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Seleksi Pejabat - Hindari Pendaftar Capim KPK terkait dengan Bandar Narkoba

Pansel KPK Cegah Kandidat Berpaham Radikal

Pansel KPK Cegah Kandidat Berpaham Radikal

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

BNPT diminta bantuannya oleh Pansel Capim KPK untuk mencegah kandidat yang mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK berpaham radikal.

JAKARTA - Panitia Selek­si Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) dan Ba­dan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah kandidat komision­er KPK 2019-2023 memiliki pa­ham radikal. Itulah sebabnya pansel Capim KPK meminta bantuan BNPT untuk melacak para calon pimpinan KPK dari paham radikal.

“Semua calon yang masuk, kami perlakukan sama. Sia­papun dia, tolong di-tracking, apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal. Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di tingkat global atau Indonesia, persoalan ini hadir dan ada infil­trasi,” kata anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Moeloek, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Hamdi, ideologi radikal dapat membahayakan Pancasila sebagai ideologi In­donesia.Persoalan infiltrasi ideologi-ideologi radikal, baik dari kiri, kanan, dari manapun datangnya yang membahaya­kan ideologi Indonesia. Satu-satunya badan di Indonesia yang punya otoritas untuk punya seluruh data tentang mapping keterkaitan ideologi radikal ada di BNPT.

Infiltrasi paham radikalisme itu, menurut Hamdi, juga hadir di dalam sekolah, kementerian, bahkan BUMN. Infiltrasi itu se­karang menjadi kewaspadaan. “Saya kira kita punya komit­men yang jelas bahwa pansel KPK harus terbebas dari ke­mungkinan terpapar ideologi radikal. Hari ini kita lebih ek­stra hati-hati karena dulu kan tidak ada tracking ini. Tapi hari ini kita berhati-hati saja, tidak ada salahnya kita men-tracking kemungkinan-kemungkinan itu,” ungkap Hamdi.

Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023, Yenti Ganarsih me­nambahkan kali ini pihaknya menambahkan tracking (pela­cakan) yaitu yang standar adalah Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, BIN (Badan Intelijen Nasional). Selanjutnya, ditam­bahkan BNPT dan BNN (Badan Narkotika Nasional).

“Beliau (Presiden Joko Wido­do) sesuai dengan komitmen­nya, terserah pansel sepanjang mengikuti aturan dan kebutuh­an mendesak di Indonesia,” kata Yenti, seusai bersama ang­gota Pansel Capim KPK lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka.

Tak Mau Kecolongan

Yenti menjelaskan kenapa ada BNPT dan BNN. Berkaitan dengan pemahaman psikologi dan kecenderungan seseorang terpapar radikalisme, keadaan Indonesia, dinamika yang terjadi radikalisme sehingga Pansel tidak mau kecolongan kalau ada yang kecenderungan ke radikalisme. Tentu penilai­annya nanti menggunakan penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis tetapi juga data dari BNPT.

BNN dimintai pendapat­nya karena untuk mengetahui apakah calon tersebut pu­nya kaitan dengan kelompok pengedar narkoba. “Untuk BNN, bukan saja calon itu bu­kan pengguna narkoba tetapi lebih dari itu. Catatan-catatan yang bersangkutan terlibat da­lam sindikat-sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara sangat mungkin orang yang terpilih punya back­ing dari kartel-kartel narkoba,” ungkap Yenti.

Juru Bicara KPK, Febri Dian­syah mengatakan pendaftaran Capim KPK 2019-2023 mulai hari ini resmi dibuka hingga 4 Juli 2019. Sejumlah persyara­tan yang harus dipenuhi ber­dasarkan Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau per­bankan.

fdl/ola/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment