Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Janji Jokowi | Eselonisasi Sering Membuat Tidak Efesien

Pangkas Eselonisasi Birokrasi Didukung

Pangkas Eselonisasi Birokrasi Didukung

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin birokrasi bekerja lebih cepat dan efesien demi pelayanan yang terbaik.

 

JAKARTA – Dalam pidatonya usai dilantik dan disumpah sebagai Presiden periode 2019- 2014, Joko Widodo menyinggung soal pelayanan birokrasi. Menurut Jokowi, kerapkali birokrasi lebih mementingkan proses ketimbang hasil. Karenanya acapkali, kerja birokrasi hanya sekedar menyelesaikan program. Tapi, hasil atau manfaat dari program tak dirasakan rakyat.

Bahkan, Jokowi berjanji akan memangkas eselonisasi dalam birokrasi. Eselonisasi akan diganti oleh jabatan fungsional yang menekankan pada keahlian dan kompetensi. “Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi, di Jakarta, Minggu (20/10).

Janji Jokowi yang akan memangkas eselonisasi birokrasi diapresiasi Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus Purwanto. Erwan, mendukung langkah Jokowi memangkas eselonisasi dan diganti jabatan fungsional. Menurutnya, langkah Jokowi tepat. Sebab, selama ini acapkali eselonisasi membuat birokrasi tak efesien. Sehingga kerjanya tak efektif.

“Sangat logis bagian dari menyehatkan birokrasi. Poin pidato Presiden Jokowi tidak hanya memangkas eselon, tapi memberdayakan birokrat dengan jabatan fungsional yang lebih membuat birokrat produktif. Saya pikir itu langkah yang bagus,” kata Erwan.

Sementara saat ditanya, apa tantangan berat yang akan dihadapi Jokowi di periode keduanya, Erwan mengatakan, salah satu tantangan yang harus dijawab Jokowi adalah membawa Indonesia untuk bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi. Terutama di era perang dagang ini. Lebih dari itu, Jokowi harus mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk membawa Indonesia lebih maju. “Menjadi negara berpenghasilan tinggi keluar dari jentakan middle income trap,” katanya.

Sementara itu mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, birokrasi Indonesia harus diakui, selama ini terlalu gemuk. Sehingga lamban dalam bekerja. Birokrasi pun jadi mesin yang tidak efisien. Tidak efektif dalam bekerja. “Birokrasi kita selama ini gendut dan tidak efisien,” katanya.

Salah satunya, lanjut Sumarsono, eselonisasi yang terlalu panjang. Menjadikan jenjang struktural di birokasi begitu panjang. Eselonisasi mulai dari eselon empat hingga satu adalah contoh dari jenjang struktural di birokrasi yang terlalu panjang. “Bahkan dulu di daerah sampai eselon lima,” ujarnya.

Langkah Tepat

Maka ketika ia mendengar pidato Jokowi usai dilantik yang akan memangkas eselonisasi, ia sangat mendukungnya. Di mata dia, langkah Jokowi yang akan memangkas eselonisasi di birokasi, sangat tepat.

“Arahan Pak Presiden untuk memangkas menjadi hanya dua eselon yakni 1 dan 2 sudah sangat tepat. Ini juga sudah in line dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),” katanya.

Spirit UU ASN, menurutnya, lebih ingin mengedepankan pengembangan jabatab fungsional. Ini sama dengan tekad Presiden. Ia optimistis, jika itu diwujudkan, mesin birokrasi bakal bisa bergerak lebih lincah lagi. Sehingga kebijakan yang berorientasi pada hasil seperti yang diinginkan Jokowi bisa direalisasikan.

“Saya kira pemangkasan birokrasi yang dimaksudkan Pak Presiden, lebih pada keinginannya untuk mengembangkan jabatan fungsional dan sekaligus ingin birokrasi dapat kerja cepat dan lincah,” katanya. ags/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment