Koran Jakarta | April 22 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Kalangan Pengusaha Membutuhkan Kepastian Hukum

Pacu Hilirisasi Industri agar Daya Saing Menguat

Pacu Hilirisasi Industri agar Daya Saing Menguat

Foto : Sumber: Badan Pusat Statistik – Litbang KJ/and - kj/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Agar kinerja industri tidak bergantung pada energi fosil, minyak, dan gas, kebijakan pengembangan energi baru terbarukan mesti dikebut.

 

JAKARTA - Pemerintah diharapkan fokus pada strategi pemanfaatan keunggulan indus­tri nasional. Apalagi, Indonesia memiliki be­berapa keunggulan yang bisa dioptimalkan, yakni kekayaan sumber daya alam. Untuk itu, pemerintah mesti mendorong hilirisasi indus­tri sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi Universitas Ibnu Chal­dun, Ahmad Iskandar, mengatakan persaingan pemasaran produk nasional di kancah global memerlukan tingkat daya saing yang kuat.

“Produk kita jika dipasarkan secara lang­sung pasti kalah. Namun, kita punya compara­tive advantage (keunggulan komparatif )), di antaranya kekayaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, batu bara, hasil perkebunan, yang tidak dimiliki negara lain, Karenanya, pe­merintah mesti mendorong hilirisasi industri sebagai penggerak utama ekonomi nasional,” katanya saat dihubungi, Minggu (24/3).

Menurutnya, beberapa rencana pemba­ngunan industri berbasis sumber daya alam sudah ditetapkan dan akan diimplementasi­kan, seperti industri berbasis gas bumi dan batu bara, industri berbasis mineral logam, serta industri berbasis perkebunan.

“Tapi, pengembangan industri juga perlu didukung dengan ketersediaan energi yang cukup besar. Untuk itu, agar tidak bergantung pada energi fosil, minyak, dan gas, kebijakan pengembangan energi baru terbarukan mesti dikebut,” ujar Ahmad Iskandar.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengingatkan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk segera menyusun cetak biru yang berisikan peta jalan (road map) dan kebijakan guna meningkatkan daya saing industri yang memiliki nilai tambah.

Indonesia tidak perlu menunggu berakhirnya kebisingan tahun politik di dalam negeri dan penyelesaian perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang diprediksi hanya tinggal menunggu waktu.

Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakar­ta, YS Susilo, mengemukakan pemerintah ha­rus mulai menyiapkan konsep atau cetak biru pembangunan industri terutama untuk substi­tusi impor dan orientasi ekspor.

“Mau gak mau harus pacu daya saing dan nilai tambah. Makin cepat makin baik, mu­lai sekarang. Apa iya kita berpangku tangan tunggu siap pada akhir tahun? Mari bergerak sekarang. Bikin cetak biru berisi road map dan kebijakan,” papar Susilo.

Menurut dia, Indonesia harus memiliki cetak biru tersebut sebagai kunci untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta secara berkesinambungan guna meningkatkan daya saing karena hingga kini belum ada paket kebijakan ekonomi yang memuat seperti itu.

“Yang pertama harus dilakukan adalah mendorong substitusi impor. Ini yang paling mudah karena pasarnya sudah jelas ada. Kemudian, surplusnya untuk ekspor,” jelas Susilo.

Kepastian Hukum

Sementara itu, ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, mengatakan kalangan pengusaha membutuhkan kepastian hukum dalam ber­bisnis. “Jadi, proses politik seperti pemilu tidak akan mengganggu kinerja perusahaan,” katanya.

Menurut Heri, agar terbangun kepercayaan berusaha, pemerintah mesti membuat cetak biru dunia industri. “Seperti GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), sehingga siapa pun presiden maupun kepala daerahnya, roda industri tetap berjalan. Sebab, dengan GBHN ada aturan atau regulasi yang jadi acuan ber­sama,” kata dia.

Heri mengatakan, dengan adanya haluan pembangunan industri, keyakinan dunia usaha semakin meningkat dan sekaligus meminimal­isir sikap menunggu perubahan politik.

“Jangan sampai ganti pemimpin, semua re­gulasi berubah. Kalau ini terjadi, akan beraki­bat pada perencanaan dunia usaha. Jadi setiap ganti pemimpin, ganti pula rencana bisnisnya,” kata dia.

Heri berharap pemerintah lebih intens ber­hubungan dengan dunia usaha sehingga di­ketahui masalah mendasar yang dihadapinya. Tujuannya, agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kinerja ka­langan pebisnis.

“Intinya, kalau ekspornya banyak akan me­nyerap tenaga kerja juga banyak, sehingga bayar pajaknya jadi tepat waktu,” tukasnya. YK/ahm/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment